Sekda Sebut Pengembalian Uang Sumber Waras Bukan Tugas Pemprov DKI

DALAM hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI, Pemprov DKI direkomendasikan mengembalikan uang pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras senilai Rp191 miliar. Namun, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan pengembalian uang tidak seharusnya dilakukan Pemprov DKI.

"Kalau rekomendasi BPK kan sudah jelas, saya juga lupa, sudah kelamaan belum lihat lagi. Tapi, kalau urusan kembali mengembalikan bukan urusan Pemrpov lagi," tegas Saefullah di Balai Kota, Kamis (23/6).

Saefullah menjelaskan, Pemprov DKI tidak memiliki pos anggaran untuk mengembalikan uang tersebut.

Menurut Saefullah, uang dikembalikan semestinya oleh pihak Sumber Waras. Sebab, uang pembelian lahan sudah diserahkan ke Sumber Waras.

"Bukan Pemprovnya yang mengembalikan, uang itu sudah dikirim ke Sumber Waras. Sumber Waras yang harus mengembalikan," jelas Saefullah.

Mekanismenya, kata Saefullah, Pemprov DKI akan menagih pada pihak Sumber Waras untuk mengembalikan uang itu dan disetor ke kas daerah.

"Itu nanti jadi akumulasi kas daerah di BPKAD, itu jadi netral lagi, dianggarkan sesuai mekanisme," jelasnya.

Saefullah mengatakan, Pemprov DKI belum menentukan waktu penagihan pada Sumber Waras. Tetapi, ia memastikan, tenggat waktu pengembalian sudah lewat sejak hasil audit dikeluarkan pada Desember 2015.

"Sudah lewat, kan 60 hari," ujar Saefullah. (MTVN/OL-3)