Pemprov DKI Diminta Kaji Ulang Temuan BPK

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan pihaknya tidak akan mengembalikan uang negara Rp191 miliar yang digunakan untuk membeli lahan RS Sumber Waras. Penolakan itu merupakan jawaban atas rekomendasi dari BPK yang menganggap ada tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan.

Namun, menurut Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, rekomendasi itu seharusnya ditindak lanjuti terlebih dahulu.

"Ini hanya persoalan bahasa saja. Harusnya jangan bilang tolak. Hormati rekomendasi itu dengan cara mengaji ulang temuan BPK," ujar Refly saat dihubungi pada Rabu (22/6).

Rekomendasi BPK itu juga seharusnya tidak langsung dianggap sebagai kepastian hukum. Karena untuk memutuskan apakah ada yang melakukan korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras, harus ada yang menjadi tersangka dan sudah ditemukan alat buktinya.

"Mengembalikan uang negera kan harus melalui keputusan pengadilan. Nanti, kalau Pemprov DKI kembalikan, bisa saja nanti BPK suatu waktu langsung menyuruh seseorang atau pihak mana pun untuk mengembalikan uang negara karena ditemukan indikasi korupsi," katanya. (OL-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama