Penerapan ERP setelah Studi Banding Dewan Transportasi Jakarta

PENERAPAN kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar tampaknya akan berjalan lama. Pasalnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengemukakan pihak Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) bakal studi banding terlebih dahulu soal ERP.

"Dewan transportasi kota akan studi banding. Mereka minta dan kita sudah setuju," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/6).

DTKJ, ujar Ahok, akan mengunjungi negara yang menggunakan ERP. Meski memperbolehkan, Ahok meminta DTKJ benar-benar mengunjungi negara maju yang penerapan ERP nya sudah berjalan dengan baik. Pasalnya, Ahok mengaku enggan bermain-main dengan produk ERP yang menghabiskan dana tak sedikit.

"Kita enggak mau coba pakai yang baru-baru. Kita ngeri karena ini barang Rp2 triliun sampai Rp3 triliun. Kita enggak mau ambil risiko," terang dia.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Andri Yansyah sempat menargetkan pelelangan ERP rampung akhir Juni mendatang. Sedangkan waktu pembangunan berkisar antara satu sampai satu setengah tahun. Diharapkan pembangunan ini tidak keluar dari kocek DKI, melainkan investasi swasta.

Rencananya sosialisasi ERP berlangsung pada 27 Juni sampai 18 Juli 2016. Ujicoba kembali dilaksanakan pada tanggal 19 Juli sampai 2 Agustus 2016. Menunggu penerapan ERP, DKI akan menjalankan kebijakan ganjil genap. "Bulan Juli kita laksanakan," tandas Ahok.(X-11)