Rombak Pejabat, Ahok Ingin Terapkan Reformasi Birokrasi

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin segera menerapkan secara penuh reformasi birokrasi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salah satu langkah yang sudah ia terapkan yakni dengan menggelar seleksi terbuka bagi berbagai posisi Eselon IV setara lurah dan camat, Eselon III setara kepala suku dinas dan kepala bidang serta Eselon II setara kepala badan dan kepala dinas.

Melalui seleksi terbuka, menurut Ahok, siapa saja dengan memnuhi syarat tertentu bisa menjabat di posisi apa saja.

"Pelantikan ini jadi langkah UU ASN. Ada pool talent, kita tes, kita dapat," ujarnya di Balai Kota seusai melantik sejumlah PNS DKI hasil perombakan, Jumat (17/6).

Hanya saja, salah satu langkah yang belum ia lakukan yakni dengan menempatkan PNS di posisi yang ia inginkan dalam status uji coba. Untuk pelantikan besar tahun ini, ia belum bisa melaksanakannya lantaran keterbatasan waktu. Namun, ia menargetkan tahun depan langkah uji coba penempatan PNS tersebut bisa dilakukan.

"Jadi kita harusnya uji coba dulu setelah PNS ini lulus tes. Diuji coba di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dia minat selama beberapa bulan sampai dia tahu masalahnya apa. Jadi pas dia pindah dia sudah paham betul dan bisa kerja,” ujarnya.

Untuk semakin membuat birokrasinya transparan, Ahok pun mengimbau agar atasan maupun bawahan bisa saling mengoreksi dan melaporkan dengan bukti objektif. Kinerja PNS pun ia pantau langsung melalui aplikasi Qlue serta pengecekan lapangan secara langsung.

"Saya kan Sabtu dan Minggu suka keluar nih, kondangan ke warga. Itu sekalian saya cek, blusukan lah kalau kata Pak (Presiden) Jokowi (Joko Widodo). Benar nggak nih kerjanya dari situ. Nah, saya ingin lurah juga blusukan karena saya nggak bisa seperti Pak Jokowi yang blusukan setiap hari. 267 lurah saya harus blusukan,” tukasnya.

Dalam perombakan jabatan kali ini, ada total 513 PNS terdiri atas 12 pejabat Eselon II, 95 Eselon III, dan 406 Eselon IV dilantik, dipindahkan, diturunkan jabatannya, serta dimutasi.

Total, Ahok melakukan penggantian terhadap tiga kepala dinas yakni Kepala Dinas Tata Kota Iswan Ahmadi digantikan oleh Benny Chandra, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan (Diskominfomas) Ii Karunia digantikan oleh Diah Ekawati, serta Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distamkam) Ratna Diah Kurniati digantikan oleh Djafar Muchlisin.

Djafar mengungkapkan akan tegas memutus rantai pungutan liar lahan pemakaman. Hal itu disampaikannya seusai dilantik di Balai Kota Jumat (17/6). "Memang kita sudah dengar permasalahannya. Makam yang dijualbelikan, biaya makam cukup tinggi. Pak Gubernur minta dan kita coba selesaikan," kata Djafar.

Selama ini, kekecewaan Ahok terhadap pembelian lahan di SKPD tersebut juga diduga menjadi penyebab diturunkannya kepala dinas sebelumnya, Ratna Diah. Djafar pun menyebut akan segera membahas perihal pembelian lahan ini dengan jajarannya.

"Ada tenggat waktu dari Asisten Sekda Bidang Tata Ruang untuk beli lahan milik Kedutaan Besar Inggris. Ya, itu juga jadi tugas kami. Kami akan kerja semaksimal mungkin,” ujarnya. (Put/OL-5)