Ampun! Listrik di Rusun Mahal

SEKITAR dua bulan menjalani kehidupan baru di rumah susun (rusun), kini warga Pasar Ikan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, mengeluhkan biaya hidup yang dianggap memberatkan.

Mereka yang terkena penertiban dan sekarang tinggal Rusun Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur, itu antara lain menilai tarif listrik yang berlaku terlampau tinggi. Akibatnya, biaya listrik yang dikeluarkan warga melalui pembelian voucer atau token bisa mencapai Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per bulan.

Menurut warga, pengeluaran itu jauh lebih mahal ketimbang saat mereka tinggal di Pasar Ikan. "Kalau di sana (Pasar Ikan) pengeluaran untuk listrik enggak lebih dari Rp70 ribu per bulan. Di sini, seminggu sudah habis Rp50 ribu," kata Bambang, 61, penghuni rusun blok A.

Padahal, ujarnya, tenaga listrik pada unit yang ditempatinya sejak dua bulan lalu itu hanya untuk TV, kulkas, dan kipas angin.

Untuk mendapatkan tenaga listrik, kata Bambang, ia membeli voucer senilai Rp50 ribu di pengelola rusun dan daya yang diperoleh hanya 29,4 Kwh. Daya listrik sebesar itu hanya bisa digunakan untuk satu minggu. Setelah itu, harus membeli lagi. "Tinggal dihitung saja, sebulan jadi berapa. Kami protes karena kalau beli di luar (dayanya) bisa lebih banyak."

Keluhan senada diungkapkan Ardi, 38, warga lainnya. Ia mengaku bisa menghabiskan biaya listrik Rp200 ribu per bulan. Saat warga protes, lanjutnya, barulah pengelola menaikkan kuota token seharga Rp50 ribu menjadi 36 Kwh.

Karena itu, ia meminta Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok turun tangan agar pembelian token listrik tidak harus di pengelola rusun, tetapi bebas. Apalagi, kata Ardi, daya listrik dari token yang dijual di luar rusun lebih banyak.

"Saya dengar di minimarket token seharga Rp50 ribu bisa dapat 70 kwh. Beda jauh banget kan. Tolonglah Pak Ahok," keluhnya.

Kepala Unit Pengelola Rusun Rawa Bebek Ani Suryani, saat dimintai konfirmasi, mengatakan harga token dan kuota listrik yang dijual kepada warga sudah sesuai standar PLN.

Ia mengakui awalnya harganya memang tinggi karena ada biaya pajak. Namun, saat ini beban pajak ditanggung pengelola rusun dari dana APBD DKI. "Memang kondisinya kayak gitu. Sebelumnya pajak ditanggung pembeli, tapi sekarang ditanggung kami dari dana APBD," ucapnya.

Saat ditanya tentang keharusan warga membeli token dari pengelola rusun, ia mengatakan sistem tersebut dibuat PLN Pengelola rusun membeli daya dari PLN melaui gardu yang ada. Dari gardu itulah listrik dialirkan ke ratusan unit hunian dan tidak menjual listrik ke setiap unit.(J-2)