Bogor Klaim Tidak Ada Perda Intoleran

WALI Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengklaim di kota yang dipimpinnya tidak ada peraturan daerah (perda) yang intoleran. Karena itu dari perda yang ada dan telah disahkan, tidak banyak yang harus dievaluasi, bahkan dicabut.

Kendati pun ada, menurut Bima itu hanya beberapa saja dan itu kaitannya dengan kemudahan investasi dan perijinan. "Seluruh perda yang kita sepakati, kita sahkan, itu harus kita laporkan ke propinsi. Dan propinsi yang punya otoritas rekomendasi membatalkannya," kata Bima Arya, Rabu(15/6).

Namun, lanjut Bima, karena ada kebijakan khusus dari pusat, terutama untuk kemudahan investasi, perijinan, maka, ada beberapa perda jadi perhatian khusus pihaknya. Bahkan akan dilakukan evaluasi.

"Ada beberapa perda yang akan kita kaji lagi. Seperti misalnya Perda tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Perda Perijinan, Pariwisata dan Perdagangan, Perda Ijin Gangguan dan Perda tntang Jasa Kontruksi," kata Bima.

Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu mengeluarkan kebijakan akan mencabut sebanyak 3. 143 perda yang bermasalah. Bima menjelaskan, Perda-perda yang akan dikaji itu perda produk 2000-an, bahkan 2010.

"Perikinan dan investasi dicek lagi. Berdasarkan undang-undang, provinsi juga bisa mematalkan. Dan kalau provinsi tidak membatalkan, pemerintah pusat bisa membatalkan itu. Sampai sekarang kan masih proses pengkajian," jelasnya.

Yang jadi pertanyaan, lanjut Bima, apa indikator memudahkan dan menyulitkan. Pemerintah daerah, katanya, sesungguhnya punya hak untuk menynggah dan merespon. "Ada peran seperti itu," katanya.

Namun Bima kembali menegaskan, bahwa beberapa perda yang harus dievaluasi utu adalah terkait dengan investasi. "Sekarang kan isunya sedang ramai pelarangan-pelarangan rumah makan tidak boleh buka dan lain hal. Kalau ada payung perdanya, cek ke pusatnya, bertentangan tidak dengan perundang-undangannya. Tapi di Kota Bogor yang toleransi tidak ada," tegasnya. (OL-2)