Harus Ada Angkot ke Terminal Pulogebang

TERMINAL Pulogebang yang selesai dibangun pada 2014 belum juga dioperasikan maksimal. Padahal, terminal terbesar itu direncanakan menggantikan Terminal Pulo Gadung dan Rawamangun. Nantinya, terminal tipe A yang terletak di Jakarta Timur itu dijadikan markas bus antarkota antarprovinsi (AKAP). Untuk itu, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta terus melengkapi fasilitas penunjang guna menghidupkan Terminal Pulogebang. Salah satu fasilitas yang harus dilengkapi yakni angkutan kota (angkot) yang melintas di terminal tersebut.

Kepala Bidang Angkutan Darat Dishubtrans Massdes Arouffy mengatakan akan ada delapan trayek angkutan kota dan empat angkutan bus sedang yang akan melintasi Terminal Pulogebang. Selain itu, pihaknya bakal mendorong PT Trans Jakarta untuk memperbanyak bus koridor 11 (Kampung Melayu-Pulogebang) agar memprioritaskan Terminal Pulogebang sebagai halte final sesuai dengan trayek koridor. Saat ini sudah ada satu rute bus DAMRI menuju Bandara Soekarno-Hatta dari Terminal Pulogebang.

"Kita akan terus dorong. Sudah ada beberapa yang sudah masuk ke terminal. Lainnya memang harus kita sosialisasikan terus," kata Massdes ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Revisi
Dalam menanggapi protes karyawan PO bus AKAP tentang agen tiket bus resmi yang memberangkatkan penumpang, Massdes mengakui tengah mempertimbangkan untuk tidak lagi memperpanjang jenis izin tersebut di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

Namun, menertibkan agen tiket yang ada memerlukan payung hukum dari Kementerian Perhubungan. Mereka dapat memberangkatkan penumpang sesuai dengan keputusan menteri perhubungan.

"Saya pribadi setuju karena saya ingin semua satu pintu. Memang ada pul bus yang juga boleh memberangkatkan penumpang sesuai KM (keputusan menteri). Nah, makanya harus ditinjau dulu nanti KM itu. Kita rekomendasikan agar direvisi supaya pul bus hanya berfungsi sebagai tempat bus tanpa memberangkatkan penumpang," ujarnya.

Untuk mengoptimalkan fungsi terminal, Massdes berjanji terus menertibkan terminal bayangan. Ia tidak segan-segan mencabut izin PO bus AKAP yang masih nakal mengetem di terminal bayangan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan menyerahkan pengelolaan terminal tipe A kepada pemerintah pusat. Hal itu berdampak langsung terhadap penghematan APBD DKI. Selama ini pembiayaan untuk pengoperasian terminal tipe A diambil dari APBD DKI Jakarta.

"Sebaiknya memang diserahkan ke pusat karena bus AKAP itu kan semuanya dari luar kota, biar dia terkoordinasi. Kalau macam-macam, ya, enggak boleh masuk. Kita juga hemat, sebab APBN yang bayar," ujarnya. (Put/J-3)