Perencanaan LRT Kurang Matang

WAKIL Ketua DPRD DKI Triwisaksana menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak berbelit-belit dalam merencanakan pembangunan kereta ringan cepat atau light rail transit (LRT).

Menurut anggota PKS itu, sikap Pemprov DKI yang sebelumnya menggebu-gebu ingin membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) LRT, tapi kini memilih penunjukan langsung pembangunan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dianggap sebagai perencanaan yang kurang matang.

Triwisaksana yang akrab disapa Sani pun menyatakan Pemprov DKI harus tetap melibatkan DPRD dalam merencanakan berbagai pembangunan tahun ini meskipun dalam anggaran menggunakan peraturan gubernur (pergub), bukan peraturan daerah (perda).

"LRT itu kan karena mau dikelola BLUD, maka diarahkan melalui APBD, lalu sekarang berubah jadi penunjukan ke BUMD (badan usaha milik daerah). Ini kan menunjukkan ketidakpastian dalam penunjukan. Makanya itu disorot DPRD," kata Sani di Jakarta, kemarin.

Tunjuk Jakpro
Sani pun mengkritik kebijakan penunjukan langsung kepada Jakpro.

Untuk melakukan penunjukan langsung, dibutuhkan suntikan modal melalui penyertaan modal pemerintah (PMP).

Pemberian PMP tersebut pun harus dibahas dan disetujui terlebih dahulu dengan pihak DPRD.

Di lain pihak, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok membantah penunjukan langsung Jakpro sebagai kontraktor pelaksana proyek dan pengelola LRT tanpa didasari penambahan PMP.

Penambahan PMP tersebut pun, menurut Ahok, tidak perlu lagi dibahas dengan DPRD sebab sudah memiliki dasar hukum, yakni Perda DKI Nomor 13/2014 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 12/2004 tentang PMP Pemprov DKI pada Perseroan Terbatas Jakpro.

Dalam perda tersebut, modal awal yang diberikan kepada Jakpro tadinya Rp2 triliun kemudian ditingkatkan menjadi Rp10 triliun.

Pemprov baru memberikan dana sebesar Rp3 triliun pada tahun lalu dan tahun ini melalui PMP.

"Sudah ada perdanya. Kita malah masih utang Rp7 triliun. Selain untuk LRT, saya juga mau kasih dia untuk bangun insenerator karena dinas kebersihan tidak beres-beres. Selain itu untuk beli tanah, waduk juga. Tidak cuma LRT," kata Ahok di Balai Kota.

Penunjukan langsung Jakpro itu pun, kata Ahok, bertujuan untuk mempercepat pembangunan proyek LRT.

Ia menilai BLUD LRT masih berjalan lambat dalam melakukan persiapan dokumen lelang LRT. Ahok pun akan membubarkan BLUD LRT. (Put/J-1)