Jalur Hijau Terganjal Mafia Komisi

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali gusar melihat kelambanan kerja dinas pertamanan dan permakaman. Sepanjang semester I 2016, dinas tersebut masih belum membeli lahan untuk kepentingan jalur hijau.

Ahok malah curiga ada pegawai di dinas tersebut yang sengaja mengulur-ulur waktu pembelian guna mendapatkan komisi dari pembebasan tanah.
"Sampai Juni ini, belum juga bayar-bayar tanah, aneh enggak tuh? Sampai sekarang belum ada pembebasan lahan," kata Ahok.

Ahok mengaku sudah mengetahui modus-modus ‘permainan’ di dinas tersebut. Dalam hal pembelian tanah guna keperluan jalur hijau, modus yang paling lumrah dipakai ialah dengan mengulur-ulur waktu pembelian agar aparat mendapat komisi.

Selain itu, penjual tanah biasanya dibebani dengan pembayaran biaya notaris untuk balik nama. Padahal, biaya itu seharusnya ditanggung pembeli, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta.

"Terus mesti balik nama pakai duit penjual. Berapa duit? Rata-rata di atas Rp30 ribu per meter buat balik nama," ucap Ahok.

Kemudian, para pemilik tanah dipaksa untuk melunasi pajak terlebih dahulu ke pihak ketiga. Padahal, pembayaran PBB bisa saja dipotong lewat notaris. Karena itu, Ahok bilang sekarang DKI menggunakan sistem transfer untuk pembelian tanah agar langsung ke rekening pemilik tanah.

Lantaran gemas dengan perilaku anak buahnya itu, Ahok meng­umbar ancaman akan menstafkan pejabat di lingkungan dinas tersebut.

Proses lama
Saat disemprot seperti itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Permakaman DKI Jakarta, Ratna Diah mengaku belum ada satu pun lahan yang dibebaskan pada semester I ini. Ia beralasan pembebasan lahan butuh waktu yang panjang hingga akhirnya terbeli oleh Pemprov DKI.

"Biasanya ada kendala dalam pembebasan itu seperti berkas-berkas administrasi enggak lengkap. Belum lagi kita harus lakukan penghitungan taksiran harga dan lihat pajaknya harus bebas 10 tahun terakhir. Kalau semua itu sudah beres, baru bisa kita proses," kata Ratna.

Untuk tahun ini, Pemprov DKI telah menargetkan pembebasan 100 titik lahan untuk dijadikan jalur hijau. Untuk satu lahan saja, pengurusan berkas bisa memakan waktu dua minggu lebih.

Namun sejauh ini pihak­nya sudah menggelar musyawarah warga untuk pembelian 30 sampai 40 titik lahan.

"Kita enggak mau nanti waktu kita beli, ternyata bermasalah. Jadinya kita perlu hati-hati," ucap Ratna.

Setelah musyawarah dilakukan, barulah DKI dapat melakukan transaksi melalui sistem pembayaran via rekening. Dalam waktu dekat, Ratna mengungkapkan DKI akan mengeksekusi sejumlah tanah.

"Minggu depan kita mulai pembayaran," tandas dia

Soal ancaman Ahok yang akan menurunkan jabatan para pejabat di dinas tersebut, Ratna mengaku tak terlalu memikirkannya.

"Kalau saya, yang penting kerja maksimal. Kita kerja yang dahulunya enggak benar kita dibenahi seusai dengan aturan," kata Ratna. (Ssr/Pur/J-1)