KPK Periksa Ketua DPRD DKI Enam Jam

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tampak meninggalkan Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar pukul 15.22, Kamis (9/6). Prasetyo yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dalam pembahasan Rancangan Peraturan (Raperda) untuk reklamasi teluk Jakarta itu tiba di KPK pukul 9.30WIB.

Politikus PDI Perjuangan ini enggan berbicara banyak perihal pemeriksaannya hari ini. "Masih pemeriksaan untuk Sanusi," kata Prasetyo di Gedung KPK, Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/6).

Saat dikonfirmasi mengenai aliran uang sebesar Rp5 miliar, Prasetyo berkilah. "Enggak tahu saya, tanya KPK saja," ucap dia.

Uang sebesar Rp5 miliar ini memang disebut-sebut mengalir ke sejumlah anggota dewan. Tak tanggung-tanggung uang tersebut diterima per kepala.

Namun, begitu Mohamad Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI tertangkap KPK, mereka langsung kalang kabut khawatir terseret pusaran dugaan suap yang menimpa Sanusi.

Bahkan, seorang anggota DPRD DKI berterus terang berniat memulangkan uang yang telah diterima. Bukan hanya dirinya, melainkan semua anggota yang menerima bersedia mengembalikan uang haram itu. Besaran uang suap yang diterima anggota DPRD DKI bervariasi, paling kecil Rp1 miliar.

Sanusi ditangkap KPK pada 31 Maret. Politikus Gerindra itu diduga telah menerima sebesar Rp2 miliar secara bertahap. Setelah penangkapan itu, Sanusi mengaku telah mundur dari posisi di DPRD DKI dan Partai Gerindra.

Seperti ditulis Media Indonesia, Senin (11/4), uang suap mulai mengalir sejak tahun lalu. Aliran uang suap semakin deras setelah rapat pimpinan fraksi dengan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI di lantai 10 Gedung DPRD DKI pada 16 Maret 2016.

Saat itu materi rapat seharusnya membahas paripurna pengesahan kedua Raperda yang dijadwalkan 17 Maret 2016. Lantaran paripurna pengesahan berlangsung keesokan harinya, rapat berubah menjadi arena dagang sapi.

"Ada anggota yang minta Rp5 miliar per kepala buat dia dan gerbongnya. Jika tidak dikabulkan, dia mengancam akan membatalkan pengesahan dalam rapat paripurna," ujar sumber yang menolak disebutkan namanya, akhir pekan lalu.

Rapat paripurna pengesahan kandas Raperda itu kandas. Rapat gagal mengesahkan dua Raperda karena tidak memenuhi kuorum. Ini kali kesekian rapat gagal mencapai kuorum karena ada fraksi yang tidak setuju reklamasi.

Ketua Balegda DPRD DKI Muhammad Taufik membantah ada praktik dagang sapi itu. Kakak Sanusi yang juga Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu menyatakan rapat Balegda terbuka. "Semua bisa hadir di rapat baleg. Bagaimana mau ditutup-tutupi?" kata Taufik, Kamis 7 April.

Taufik yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD DKI itu juga mengklarifikasi terkait dengan namanya yang masuk di selebaran daftar 20 penerima suap. Dalam selebaran itu, ia disebut menerima hadiah berkunjung ke Amerika Serikat.

"Itu enggak benar, dong (disebut ke Amerika). Saya enggak punya visa Amerika. Saya tidak pernah ke Amerika. Kira-kira boleh enggak saya ke Amerika kalau enggak ada visa?" bantah Taufik.(X-11)