Presiden Instruksikan LRT Segera Dibangun

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar kereta ringan cepat atau light rail transit (LRT) segera dibangun. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seusai rapat terbatas (ratas) di Istana Negara mengemukakan Presiden tak mau lagi ada perdebatan mengenai penggunaan tipe rel LRT yang dibangun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Sudah tidak ada waktu lagi. Jadi tidak ada trem, monorel, Presiden tegas minta LRT segera dibangun. Semua LRT pakai tipe rel Standard Gauge," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (8/6).

Ahok mengatakan tidak ada bantahan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terhadap keputusan penggunaan tipe rel. Sebelumnya, Ahok mengemukakan ada perbedaan pendapat karena Jonan ingin menggunakan tipe rel Narrow Gauge sementara DKI berniat menggunakan Standard Gauge.

Standard Gauge memiliki spesifikasi dimana aliran listriknya berada di bawah. Hal tersebut dibutuhkan di DKI yang masih memiliki prospek pembangunan jalan layang di masa yang akan datang.

Meskipun sudah disepakati menggunakan tipe rel yang sama, LRT Bodetabek akan tetap dibangun oleh pemerintah pusat melalui dana APBN. Sementara LRT DKI dibangun Pemprov DKI melalui APBD dan kerja sama dengan pihak lain.

Ahok menambahkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 99 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di DKI Jakarta dan Peraturan Pemerintah (PP) No 79 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi akan segera dibuat untuk menyegerakan pembangunan LRT di DKI. "Revisi sedang dikebut," paparnya.

Revisi Perpres 99/2015 tersebut dibutuhkan agar Pemprov DKI bisa melakukan penunjukkan langsung terhadap BUMD DKI yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pihak utama yang melakukan pembangunan LRT. Sementara revisi PP 70/2015 dilakukan agar Jakpro bisa melakukan kerja sama dengan BUMN karya dalam pembangunan LRT.

Subsidi tiket pun akan diberikan Pemprov DKI dengan metode Public Service Obligation (PSO). Metode ini sama dengan yang diterapkan pemprov terhadap armada Trans Jakarta. PSO tersebut bisa diambil dari pungutan tarif jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

"Konsepnya mirip-mirip bus kan. PSO dari ERP untuk subsidi. Duit ERP semua akan dimasukkan untuk PSO," tukasnya.

Peletakan batu pertama proyek LRT direncanakan dilakukan pada 22 Juni mendatang bertepatan dengan ulang tahun Jakarta ke-489. Koridor yang pertaman dibangun adalah Kelapa Gading-Velodrome yang ditargetkan selesai Juni 2018 dengan biaya Rp5 triliun. (OL-2)