Menuju Kota Cerdas lewat Jakarta One

PEMERINTAH mulai menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota cerdas (smart city). Kemarin (Kamis, 2/6), Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meluncurkan kartu serbaguna bernama Jakarta One dan aplikasi Info Pangan Jakarta (IPJ).

Jakarta One adalah kartu pintar multifungsi yang selain dapat digunakan masyarakat sebagai kartu identitas penduduk, juga dapat digunakan untuk bertransaksi keuangan secara elektronik. "Smart city dapat membawa efisiensi dan transparansi sehingga membantu mengurangi angka korupsi," kata Ahok.

Untuk kartu Jakarta One, Bank Indonesia berperan aktif dalam mempercepat proses elektronifikasi transaksi keuangan melalui lima kegiatan, yaitu penyusunan masterplan elektronifikasi, koordinasi dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait, fasilitasi elektronifikasi transaksi pemerintah, insentif penggunaan transaksi nontunai, dan kajian elektronifikasi pemerintah daerah.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, untuk smart city, pemerintah melihat 75% dari penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2035. Di samping itu, berdasarkan riset dari Bank Pembangunan Asia (ADB), 80% pertumbuhan ekonomi Asia didorong kawasan perkotaan.

"Indonesia akan memiliki banyak calon smart city seperti Balikpapan, Bontang, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Perlu ada masterplan untuk mengembangkan smart city. Selain itu, rekomendasinya harus ada yang bisa bertanggung jawab atas pengembangannya," tandas Agus.

Info pangan
Lewat aplikasi yang bisa diakses di http://infopangan.jakarta.go.id/, sms gateway, dan mobile application yang dapat diunduh di Google Play Store bagi pengguna Android dan App Store bagi pengguna IOS dengan keyword 'Info Pangan Jakarta', warga Jakarta kini bisa dengan mudah mengakses informasi pangan secara elektronik.

Informasi yang disajikan ialah perkembangan harga pangan utama yang difokuskan pada 34 komoditas utama di 12 pasar di Jakarta.

"Diharapkan, dengan adanya transparansi harga bahan pangan, akan terjadi kestabilan harga yang akan mengurangi potensi gejolak perekonomian di daerah," tutur Ahok.

Aplikasi IPJ disusun dengan tujuan untuk mengurangi akumulasi ekspektasi negatif masyarakat akibat adanya informasi yang tak seimbang. Keadaan itu yang selama ini berpotensi menimbulkan gejolak harga.(Arv/J-1)