Tidak Sempat,Jangan Jadi Ketua RT

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta warga yang tidak punya waktu untuk mengisi aplikasi Qlue untuk tidak menjadi ketua rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW). Ia mengatakan itu terkait dengan keluhan para ketua RT/RW yang keberatan mengisi aplikasi Qlue untuk melaporkan kondisi dan pelayanan di lingkungan masing-masing kepada pemerintah. Sebagian besar ketua RT/RW beralasan sibuk sehingga tidak sempat melapor ke aplikasi tersebut.
"Ya kalau lo enggak sempat, jangan jadi RT/RW, Bos! Kamu kira RT/RW itu kayak pejabat?" Kata Ahok di Balai Kota, Senin (30/5). Namun, ia juga menyarankan ketua RT/RW yang tidak memiliki waktu untuk mengisi aplikasi Qlue agar meminta bantuan kepada istri atau anaknya untuk melakukan tugas itu sehingga target minimal tiga laporan per hari tercapai karena pemerintah memerlukan orang yang memperhatikan warganya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI menyediakan aplikasi itu untuk memudahkan ketua RT/RW melaporkan keluhan pelayanan di ingkungan mereka. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 903 Tahun 2016 tentang Pelaporan melalui Aplikasi Qlue, DKI memberikan uang insentif kepada para ketua RT/RW Rp10 ribu per laporan. Bila setiap RT/RW melaporkan keluhan tiga kali per hari, total insentif yang mereka terima sekitar Rp900 ribu per bulan. "Apa sih susahnya cuma tiga kali sehari (membuat laporan)?" ujarnya lagi. Ahok juga mengatakan, terlepas dari adanya uang insentif, ketua RT/RW seharusnya melayani dengan hati dan sukarela. Apalagi, pemerintah sudah menyediakan aplikasi yang memudahkan mereka untuk memonitor lingkungan masing-masing. Tanpa aplikasi Qlue, banyak laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti. "Kalau enggak melapor di Qlue, enggak tercatat di sistem komputer. Misalnya sekarang ada keluhan melalui SMS saya. Bisa saja berhari-hari saya lupa menagih, ya mana selesai?" ujarnya.

Aplikasi tersebut, menurut Ahok, juga sebagai laporan pertanggungjawaban dari RT/RW karena dana operasional mereka menggunakan APBD DKI Jakarta. "Kalau pakai APBD itu kan harus ada laporan pertanggungjawaban. Selama ini kan laporan pertanggungjawaban selalu mengarang-ngarang," kata dia.

Gotong royong
Dalam menanggapi pernyataan Ahok, pengamat perkotaan Sugiyanto menyatakan ketua RT/RW bukan struktur pemerintah. Mereka bekerja berdasarkan gotong royong untuk kebersamaan dan bukan demi bantuan anggaran dan laporan. Ketentuan dan aturan pada setiap RT/RW lebih kepada kearifan lokal yang berbeda-beda. Bila kinerja ketua RT/RW bagus, penghargaan akan diperoleh langsung dari masyarakat. Demikian halnya bila kinerja mereka buruk, sanksi (punishment) juga akan langsung mereka rasakan.