Sanusi Mengaku tidak Tahu Soal Barter Kontribusi Pengembang

MOHAMAD Sanusi mengaku tidak tahu menahu soal barter kontribusi tambahan yang dibebankan kepada pengembang untuk mendapatkan izin reklamasi. Sanusi merupakan tersangka kasus dugaan gratifikasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi di pesisir utara Jakarta

"Saya tidak tahu (soal barter)," kata Sanusi singkat usai diperiksa keempat kalinya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/5).

Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu juga mengatakan soal barter kontribusi tambahan, tidak sekalipun masuk dalam pembahasan antara dewan dengan Pemerintah Provinsi DKI. Kontribusi tambahan tersebut diduga ditukar dengan dana penggusuran kawasan Kalijodo.

Sementara itu, soal pemeriksaan hari ini, Sanusi mengatakan tidak banyak pertanyaan yang diajukan penyidik. Pemeriksaan hanya untuk melengkapi berkas perkara yang membelitnya.

Sanusi juga memastikan, meski KPK telah mengembangkan kasus suap reklamasi, dirinya tidak perlu mengungkap lebih jauh kasus tersebut. "Tidak ada yang harus diungkap lagi. Semuanya sudah saya buka sama KPK," tegasnya.

Soal barter antara pengembang dan Pemprov DKI menyeruak pascabocornya BAP kasus reklamasi Teluk Jakarta mengemuka ke publik. Salah satu isinya menyebutkan, salah satu pengembang, PT Agung Podomoro Land membiayai penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

Perusahaan itu disebut-sebut mengeluarkan Rp6 miliar. Dana dicairkan atas permintaan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk penggusuran Kalijodo dan mengerahkan 5.000 personel gabungan.

Ahok pun dibuat geram dengan tudingan terkait adanya barter dana penggusuran Kalijodo dan penurunan kontribusi pengembang proyek reklamasi. Dia menilai, tudingan itu fitnah dan jahat.(X-11)