Binmas, Dekat Warga tapi tak Populer

FUNGSI Polri sebagai pembina masyarakat kalah populer oleh reserse dan polisi lalu lintas (polantas) yang selalu menindak para pelanggar aturan dan kerap disorot media. Padahal, jajaran unit pembinaan masyarakat (binmas) meringankan tugas reserse dan polantas. Personel binmas juga bisa mengurus soal lalu lintas, kriminalitas, dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kehadiran mereka bahkan sekaligus menghemat pengeluaran Polri. Direktur Binmas Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri Brigjen Dudi Nur Arief mengatakan, pada 2015, binmas menghemat pengeluaran Polri hingga Rp528 miliar. Angka itu diperoleh dari 111.514 perkara yang diselesaikan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Padahal, dengan asumsi semua perkara itu merupakan perkara ringan dan harus ditangani reserse, biaya yang dibutuhkan Rp4,7 juta untuk setiap perkara. “Semua itu diselesaikan Bhabinkamtibmas dari unit binmas yang disebar di setiap kelurahan di seluruh Indonesia,” kata Dudi, beberapa waktu lalu. Dari 111.514 perkara yang diselesaikan Bhabinkamtibmas unit binmas di seluruh Indonesia, 11.680 perkara di antaranya berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dengan demikian, menurut Direktur Binmas Polda Metro Jaya Kombes Budi Widjanarko, perkara yang ditangani Bhabin kamtimbmas Polda Metro Jaya agar tidak menjadi pidana itu menghemat biaya sekitar Rp52 miliar. Ia juga mengungkapkan Polri memiliki program satu personel kepolisian di setiap kelurahan. Namun, saat ini Polda Metro Jaya hanya memiliki 855 personel Bhabinkamtibmas, padahal di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya terdapat 1.022 kelurahan.

Apalagi ia menilai di kota metropolitan dan sekitarnya ini, satu personel Bhabinkamtibmas di setiap wilayah kelurahan bukan angka ideal. “Di Jakarta setidaknya butuh dua atau tiga personel di setiap kelurahan mengingat satu kelurahan bisa dihuni ribuan penduduk,” ujar Budi. Jika fungsi binmas berjalan maksimal karena jumlah personel mencukupi, ia yakin tugas personel di jajaran lainnya, yakni reserse dan polantas, akan lebih ringan. “Karena binmas juga bisa mengurusi soal lalu lintas, kriminalitas, dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba,” tuturnya. Namun, angka ideal tenaga Bhabinkamtibmas di Ibu Kota bukan 1.022 orang atau sesuai jumlah wilayah kelurahan karena jumlah satu personel di setiap kelurahan belum tentu menyelesaikan masalah. Menurutnya, menjadi Bhabinkamtibmas di kota besar seperti
Jakarta sangat sulit lantaran masyarakatnya majemuk.

Kawasan Menteng
Budi mengatakan ada usul agar di wilayah Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, ditempatkan seorang Bhabinkamtibmas dari level perwira tinggi atau setidaknya berpangkat brigjen. Kawasan itu merupakan permukiman menengah ke atas sehingga perwira tinggi lebih cocok ditugaskan melakukan door to door system di kawasan tersebut. Door to door system merupakan tugas wajib setiap Bhabinkamtibmas untuk mengunjungi lima rumah dan berkenalan dengan pemiliknya setiap hari. Petugas bisa menanyakan masalah yang dihadapi penghuni rumah, setelah itu memberikan kartu nama atau menempelkan stiker bertuliskan nomor kontak yang bisa dihubungi warga.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, ketika dimintai tanggapan tentang ide penempatan jenderal sebagai Bhabinkamtibmas, mengatakan setiap bintara atau perwira memang bisa menjadi Bhayangkara. Namun, yang lebih penting, untuk menjadi Bhabinkamtibmas ialah ketulusan hati ketika berhadapan dengan seseorang. “Walau ada Bhabin kamtibmas dari level jenderal, kalau tidak tulus dalam menjalankan tugas, tetap saja dia tidak diterima masyarakat,” kata dia. (J-2)