Selamatkan Anak-Anak dari Jalanan

ANAK bercelana seragam sekolah dasar (SD) dan berkaus oblong itu mencangking plastik berisi berbungkus-bungkus kemasan tisu. Naik turun bus, ia menawarkan sebungkus tisu seharga Rp2.000. Anak itu bernama Ahmad Zailani, 9, warga Ciledug, Jakarta Selatan.

"Baru setahun lalu jualan, lumayan sehabis pulang sekolah jualannya," kata Zailani saat ditemui di depan Ratu Plaza, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Zailani terpaksa berjualan tisu sepulang sekolah demi membantu kedua orangtuanya yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ayahnya berprofesi sebagai tukang ojek, sedangkan ibunya mencari uang tambahan dengan menjadi pembantu rumah tangga. "Ada yang nawarin ke saya. Daripada pulang sekolah enggak ada kerjaan, mending jualan buat tambahan uang sekolah," tuturnya.

Dari hasil menjual tisu itu, Zailani bisa mendapat Rp50 ribu setiap harinya. Kondisi serupa dialami Ari, 14. Hanya berbekal tepuk tangan, ia mengamen dari bus ke bus di jalur MT Haryono hingga Tendean, Jakarta Selatan, dari pagi hingga malam. Dalam satu hari, Ari mampu mendapat uang Rp50 ribu-Rp100 ribu. "Lumayan uangnya buat hidup di Jakarta," tuturnya.

Ari merupakan warga Cirebon, Jawa Barat. Ia terpaksa berhenti sekolah dan diboyong orangtuanya yang juga berprofesi sebagai pengamen di Jakarta. Ari yang pada awalnya setengah hati mengikuti keinginan orangtuanya kini melupakan keceriaan bersekolah. "Dulu enggak mau karena masih pengin sekolah. Namun setelah dapat uang, jadi enggak mau sekolah," kenangnya.

Eksploitasi anak-anak jalanan di Ibu Kota, menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, hanya bisa dihilangkan dengan menangkap oknum-oknum yang berada di balik pengemis dan pengamen di jalanan, baik itu orangtua si anak ataupun pihak lainnya yang mengeksploitasi anak sebagai mesin pencari uang. "Itu harus ditangkap orangnya karena memang ada yang mempekerjakan mereka," kata Ahok di Balai Kota, Kamis (11/6).

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhah menambahkan razia penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dilakukan secara terus-menerus bisa mengurangi PMKS di Jakarta.

Namun, itu tidak akan cepat menyelesaikan masalah. Anak-anak yang dipaksa bekerja di jalanan masih akan tetap ada selama masih ada orang yang membawa mereka ke jalanan.

"Salah satu cara yang paling efektif ialah memutus mata rantainya dengan menangkap kepala dan sindikatnya. Kami sudah bekerja sama dengan polda," jelasnya.

Surat perjanjian
Ia menjelaskan lebih lanjut dinas sosial pun telah menerapkan pemberlakuan surat perjanjian dengan para PMKS yang terjaring razia. Dalam surat tersebut dicantumkan larangan kepada mereka yang telah dikembalikan kepada keluarga di daerah asal untuk kembali menggelandang di Jakarta.

Sejak Januari hingga Juni tahun ini, tercatat sudah lebih dari 4.000 PMKS baik dewasa maupun anak-anak yang terjaring razia. Dinsos DKI pun bekerja sama dengan dinsos provinsi lain untuk proses pemulangan ke daerah asal.

Hingga kini, sudah lebih dari 1.500 orang yang dikembalikan ke daerah asal. Sementara itu, sisanya ditampung di sejumlah yayasan sosial baik di bawah dinsos maupun swasta yang bekerja sama dengan dinsos.

Dari Januari hingga Desember 2014 tercatat ada 15.113 PMKS yang terjaring dan sudah berangsur-angsur dikembalikan kepada keluarga masing-masing baik yang berasal dari Jakarta maupun luar Jakarta. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan mengatakan, dari pendataan yang ia lakukan terhadap PMKS sejak dulu, hanya segelintir PMKS yang sudah dikembalikan ke keluarga di daerah asal berani datang kembali ke Ibu Kota untuk menjadi pengemis ataupun pengamen.

Saat dirazia dan ditampung di yayasan milik dinsos, PMKS diberi latihan keterampilan selama menunggu masa pemulangan. Pemberian keterampilan tersebut rupanya bisa dimanfaatkan para PMKS untuk mencari nafkah di daerah asal.

Untuk PMKS yang masih anak-anak, kebanyakan terpaksa turun ke jalan karena kemampuan ekonomi keluarga yang terbatas dan itu sering kali menjadi penyebab anak-anak dieksploitasi pihak lain untuk mencari penghasilan.

Dalam mengatasi hal itu, pemprov menekankan pendampingan dari dinsos dan kelurahan kepada keluarga yang kurang mampu.

"Kalau anak-anak yang memang yatim piatu atau orangtuanya tidak mampu, kami tempatkan di sanggar dan yayasan di bawah dinas sosial untuk dirawat dengan baik. Sementara itu, orangtuanya kami beri keterampilan dan bantuan modal usaha agar bisa berwiraswasta, sampai dia mampu merawat anak-anaknya," kata Masrokhan.

Dengan berbagai upaya tersebut, menurut Masrokhan, kini tinggal eksekusi dari pihak kepolisian dalam menangkap jaringan sindikat perdagangan dan eksploitasi anak. Jika tindakan tidak segera diambil, eksploitasi anak akan terus tumbuh dan menjaring anak-anak baru dari daerah lain. Anak-anak cenderung mudah dieksploitasi akibat ancaman dan tekanan ekonomi keluarga.

"Akan selalu ada modus baru menawarkan pekerjaan di kota untuk menjaring anak-anak baru. Ada yang sekadar iseng, tapi selanjutnya keterusan. Ancaman dari anak yang lebih tua terhadap anak yang lebih kecil juga sering terjadi," keluhnya.

Hal itu membuat penanganan terhadap anak-anak yang lebih kecil perlu lebih serius agar tidak berbekas permanen dan memengaruhi pertumbuhannya.(Put/J-4)