Investor Tergoda di Sektor Daya

FOKUS pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur menjadi peluang besar masuknya penanaman modal di Indonesia. Namun, sepertinya baru sektor energi seperti proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (Mw) yang bakal laris manis diperebutkan para investor.

"Sebetulnya mungkin minat investor beragam, tapi akhirnya mereka pragmatis. Yang paling ready (siap), regulasinya ada, goverment driven, dan yang paling fokus itu ialah listrik, karena pemerintah mau punya proyek 35 ribu Mw," kata Presiden Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) Chatib Basri seusai berpidato dalam acara Indonesia Infrastructure Finance Conference 2015 di Jakarta, kemarin.

Menurut Chatib, tawaran pemerintah yang mencanangkan 20 ribu Mw dari total kapasitas itu diserahkan kepada produsen listrik swasta (IPP) bakal mendorong partisipasi investor dalam dan luar negeri. Namun, sejumlah kendala pengembangan sektor daya itu bukan semata terkait dengan pendanaan, melainkan juga kendala teknis seperti pembebasan lahan,

"Bukan soal insentif kalau di proyek infrastruktur. Namun masalah pembebasan tanah seperti misalnya di (PLTU) Batang, Jawa tengah. Anda mau kasih insentif, kalau tanahnya tidak ada, tidak bisa bangun infrastruktur," paparnya.

Mantan Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II itu menilai hal terpenting untuk kesuksesan proyek infrastruktur ialah regulasi dan jaminan dari pemerintah. "Paling krusial ialah persiapan dari project-nya, regulatory risk, garansi pemerintahnya ada atau tidak. Bukan mengenai insentif pajaknya ada atau tidak," tandasnya.

Proyek yang ditargetkan beroperasi di 2020 tersebut bakal menggiatkan kembali investasi energi yang sempat turun drastis akibat krisis global. Data lembaga riset investasi Infrastructure Journal (IJ) Global menunjukkan dari 2005 hingga 2014, investasi swasta di sektor energi Indonesia kurang dari US$500 juta (Rp6,5 triliun).

Tambah akuisisi luar negeri
Perusahaan energi pelat merah PT Pertamina (persero) juga semakin giat berinvestasi dengan menyasar akuisisi sejumlah blok migas di luar negeri. Hal itu seiring dengan tawaran dari negara produsen utama minyak dunia, seperti Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Azerbaijan.

"Di forum OPEC (organisasi negara pengekspor minyak bumi) pada 3-4 Juni 2015 di Austria, mereka menawarkan kepada Indonesia untuk mengakusisi blok migas mereka," kata Vice President Corporate Communication of Pertamina Wianda Puspongoro kepada Media Indonesia, kemarin.

Pertamina, lanjutnya, siap menggarap proyek tersebut setelah mengkajinya dari aspek keekonomian, riset finansial dan teknologi. Di samping itu, Pertamina juga membuka peluang kerja sama bisnis dengan perusahaan minyak nasional (NOC) ke empat negara tersebut untuk pengadaan minyak mentah dan pembangunan kilang.

"Bisa berbentuk komite bersama atau nota kesepahaman (MoU), lalu joint study. Proyeknya tidak hanya pengadaan minyak mentah dan BBM, tetapi juga kilang dan infrastruktur BBM," katanya.

Skema kerja sama tersebut juga juga ada yang bersifat antarpemerintah (G to G). "Kita berharap dua skema ini jalan berbarengan," kata dia.

Penasihat Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Maizar Rahman berharap Pertamina melanjutkan ekspansi di luar negeri dengan mengacu pada keberhasilan akusisi enam blok migas di Malaysia. (Jes/E-4)