DKI Targetkan 300 Ruang Terbuka

GUBERNUR Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menargetkan DKI Jakarta memiliki 300 ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA) pada 2017 di masa kepemimpinannya. Menurutnya, jumlah tersebut ideal karena untuk menjadi kota layak anak, setiap kelurahan harus memiliki paling tidak satu RPTRA.

Pada tahun ini, ada dua RPTRA yang telah diresmikan, yaitu RPTRA di Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diresmikan 13 Mei lalu dan RPTRA Bahari di Gandaria Selatan, Jakarta Selatan. Empat RPTRA lainnya segera diresmikan.

Selain enam RPTRA tersebut, Ahok menargetkan akan ada 54 RPTRA lainnya sehingga total ada 60 RPTRA yang bisa berfungsi tahun ini. "Kami ingin menjadikan Jakarta kota layak anak. Jadi paling tidak di setiap kelurahan di satu RW ada taman yang ramah anak. Makanya kami harapkan selain enam RPTRA (yang sudah dan akan diresmikan) nanti akan ada 54 lagi, jadi ada 60 RPTRA. Kalau tahun ini berhasil, tahun depan kita tambah 150 taman dan targetnya hingga ada 300 taman," kata Ahok saat meresmikan RPTRA Bahari, beberapa waktu.

Desain RPTRA disesuaikan dengan kebutuhan warga di sekitarnya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana telah bekerja sama dengan para konsultan untuk menyurvei kebutuhan warga di sekitar lokasi pembangunan RPTRA.

Dengan demikian, RPTRA tidak hanya berfungsi sebagai ruang bermain dan berkembang anak, tetapi didesain agar mampu mengakomodasi fungsi-fungsi lain seperti ruang pertemuan dan berkegiatan bagi anggota pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), pendidikan anak usia dini (PAUD), kegiatan posyandu anak, posyandu lansia, serta bisa berfungsi sebagai balai warga.

Lokasi RPTRA pun nantinya diharapkan tidak hanya di lahan yang dibebaskan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, tetapi juga hasil penataan aset-aset lahan pemprov yang tidak terurus.

"Dari sekarang dan ke depan, kita lihat kalau ibu-ibu PKK berfungsi, taman ini akan selalu ramai dengan berbagai kegiatan untuk anak. Kalau bagus, kita tambah," ujarnya.

Karena itu, Gubernur meminta lurah, camat, dan wali kota untuk mendata gedung atau lahan milik pemprov yang terbengkalai guna dijadikan taman. Bahkan Ahok meminta warga yang berniat menjual lahan atau rumah agar menjualnya kepada pemprov.

Pemeliharaan taman
Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Nandar Sunandar menegaskan pemeliharaan taman bukan hanya tugas instansinya, melainkan juga unit kerja perangkat daerah lain seperti suku dinas, lurah, camat hingga RT dan RW. Karena itu, koordinasi antarinstansi sangat diperlukan.

Ia mengatakan Gubernur telah menginstruksikan setiap kepala wilayah agar turun langsung dalam mengawasi seluruh bidang. Kepala wilayah dari jenjang terkecil yakni lurah hingga wali kota harus turut bertanggung jawab atas pemeliharaan ruang terbuka hijau, termasuk taman, di wilayah masing-masing.

Terkait dengan penambahan ruang terbuka hijau untuk taman ataupun makam, ia berharap tahun ini bisa bertambah 50 hektare (ha). Menurutnya, saat ini lebih dari 190 penawaran lahan dari masyarakat masuk ke instansinya dengan total luas lahan sekitar 100 ha. Tiap penawaran segera direspons dinas pertamanan dan pemakaman untuk dicek legalitas lahannya agar bisa segera dibebaskan guna dijadikan ruang terbuka hijau. (J-2)