Proyek Jalan Berbayar Harus Dipercepat

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta harus secepatnya memulai tahapan proyek jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Ellen Tangkudung menilai langkah itu penting agar kemacetan di jalan-jalan protokol tidak bertambah parah pascapenghapusan permanen kebijakan pembatasan penumpang atau 3 in 1.

"Pemprov harus konsisten mempersiapkan ERP untuk koridor itu. Terlebih lagi koridor 3 in 1 di Sudirman-Thamrin yang sekarang ini sedang terganggu konstruksi. Jadi sangat macet," ujarnya saat dihubungi, kemarin (Rabu, 11/5).

Menurut Ellen, semenjak uji coba penghapusan kebijakan 3 in 1 dilakukan, sebagian masyarakat beralih menggunakan angkutan taksi pelat hitam. Hal tersebut dinilai sama saja dengan memberi peluang bertambahnya kendaraan pribadi.

Ia menambahkan, PT Trans-Jakarta juga harus siap menambah armada mereka untuk memenuhi kebutuhan penumpang. Dengan demikian, pengguna kendaraan pribadi akan terpancing untuk beralih. Selain itu, pemprov harus sangat serius dalam merevitalisasi angkutan umum, termasuk mengatur ulang rute.

Pengaturan itu harus berorientasi pada kebutuhan warga dan penataan kota. "Pengaturan rute jangan hanya berkaitan dengan jalur 3 in 1, tetapi semua, karena jalan merupakan jaringan. Supaya bisa mengakomodasimobilitas berbagai lapisan masyarakat," kata Ellen.

Memindahkan kemacetan
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan penghapusan 3 in 1 secara permanen dilakukan karena itu terbukti tidak berpengaruh mengurangi kemacetan.

Kemacetan hanya berpindah dari sebelumnya yang hanya terjadi di jalan alternatif menjadi di jalan protokol. "Tapi kita harus tambah bus. Supaya warga mulai beralih ke bus," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah menyatakan, untuk melayani warga agar mau berpindah ke moda transportasi massal, pihaknya berencana memperpanjang rute bus tingkat gratis dengan rute Kota Tua-Halte Juanda-Monas-Balai Kota-Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga ke Bundaran Senayan.

Jumlah bus tingkat yang ada saat ini hanya tujuh unit, nantinya akan ditambah menjadi 20 unit. Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga untuk pengadaan separator beton atau movable concrete barrier (MCB).

"Kami harap sterilisasi terjaga sehingga waktu tunggu bus juga semakin cepat. Masyarakat pun bisa menilai bus kita sudah nyaman," tuturnya. (Put/J-4)