Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan bukan Penentu Pencalonan

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengisyaratkan hasil uji kelayakan dan kepatutan bukan merupakan penentu para bakal calon yang mendaftar akan lolos menjadi calon Gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menyatakan, meski membuka pencalonan melalui pintu DPC dan DPD, DPP PDIP juga melakukan pemetaan politik untuk menentukan calon Gubernur yang berasal dari kader internal PDIP maupun kepala daerah dari luar PDIP untuk menjadi penantang Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama.

"Saat yang bersamaan, DPP juga melakukan pemetaan politik untuk mendengar aspirasi rakyat. Langkah pemetaan tentu memberi kesempatan ke kader dan kepala daerah asal PDIP," tegas Hasto di Kantor DPP PDIP Diponegoro Jakarta, Rabu (11/5).

Terkait potensi diboyongnya Risma ke Jakarta, Hasto menyatakan jika DPP tentu saja juga melakukan skema jemput bola atas dasar hasil pemetaan politik yang dilakukan oleh DPP PDIP.

Proses jemput bola itu, kata Hasto, serupa dengan proses pencalonan yang dilakukan pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu saat memboyong Jokowi yang masih menjadi Walikota Solo.

"Ada proses yang berdasar pemetaan politik oleh DPP dimana DPP jemput bola, ini persis pada 2012. Ada pemetaan, ada pendaftaran, dan hasilnya Jokowi-Ahok," ungkapnya.

Meski demikian, saat ditanya apakah uji kelayakan dan kepatutan belum tentu menjadi penentu lolosnya pendaftar menjadi calon, Hasto belum dapat memastikan. Menurutnya, kedua mekanisme baik melalui DPD dan DPP sama-sama diatur dalam aturan partai.

"Kita tidak ingin jaga jarak antara harapan rakyat dan keputusan DPP, karena itu dua pintu DPD-DPC, dan DPP merupakan kombinasi yang diatur partai," ungkapnya.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan, Hasto mengungkapkan tahapan tersebut akan melibatkan para ahli psikologi dari Himpunan Psikologi Indonesia untuk meihat aspek kepemimpinan, sikap, kemampuan meyelesaikan masalah, dan daya juang yang dimiliki calon.

Setelah itu, DPP PDIP juga melakukan wawancara terhadap para bakal calon yang mendaftar untuk melihat motivasi dan pandangan para calon untuk menjawab berbagai persoalan di DKI Jakarta. Usai uji kelayakan dan kepatutan, nantinya rekomendasi akan diberikan kepada DPP PDIP.

"Jakarta harus dipimpin sosok untuk menyelesaikan masalah struktural, harus dipimpin yang punya leadership, dan komitmen berpihak kepada rakyat," pungkas Hasto. (OL-3)