Warga Bukit Duri Enggan Direlokasi ke Rusun

PROYEK normalisasi Kali Ciliwung di kawasan Bukit Duri akan digarap mulai akhir Mei mendatang oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, meminta warga segera mengambil formulir dan mendaftarkan diri sebagai sebagai penerima rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Namun, warga masih menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut.

"Saya berharap warga segera mengambil formulir agar kami dapat segera melakukan relokasi," ujar Tri saat sosialisasi tahap kedua pada Senin (2/5).

Sebelumnya, pada Januari lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merelokasi warga di 97 bidang di Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Relokasi tahap kedua akan dilakukan di wilayah RW 09, RW 10, dan RW 12. BBWSCC menargetkan akan memperlebar Sungai Ciliwung dari kawasan RW 12 hingga Jembatan Bukit Duri ke arah RW 10.

Menurut Camat Tebet, Mahludin, tercatat 550 bidang yang terdata pada peta bidang. Mereka semua akan direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek di Cakung, Jakarta Timur. Sedangkan jumlah rusun yang disediakan untuk warga ada sebanyak 400 unit. "Kalau sudah penuh, yang tidak kebagian akan menunggu sampai rusun selanjutnya selesai dibangun," ujarnya.

Pada tiga bulan pertama, warga akan dibebaskan dari biaya sewa. Selanjutnya, dikenakan biaya sewa Rp150 ribu hingga Rp350 ribu per bulan.

Kendati telah menerima sosialisasi dari pemerintah, warga Bukit Duri masih bersikukuh menolak rencana relokasi ini. Mereka juga menuntut ganti rugi atas tanah dan bangunan yang telah mereka tempati selama puluhan tahun.

Ketua RT 05 RW 12, Jasudin, mengakui tidak semua warga di Bukit Duri memiliki sertifikat tanah maupun bangunan. Sebab, lahan yang kini mereka tempati merupakan tanah adat yang telah mereka tempati secara turun temurun. "Keluarga saya saja sudah empat keturunan tinggal di sini," cetusnya.

Hingga kini, lanjut Jasudin, belum ada warga yang mengambil formulir aplikasi untuk mendapatkan unit di Rusun Rawa Bebek.

Salah satu warga di RT 05, Ani, 55, mengatakan dirinya enggan pindah ke rusun. Wanita yang memiliki warung ini mengaku bingung hendak berjualan di mana jika nantinya dipindahkan ke rusun. Ia juga tidak peduli jika rumahnya harus dilanda banjir tahunan.

"Biar banjir juga asal rumah sendiri saya nggak masalah," katanya.

Adapun warga lainnya, Iyam, 56, mengatakan, pembayaran uang sewa bulanan di rusun akan memberatkan keluarganya. Apalagi, bagi Iyam, yang memiliki sebuah warung kecil ini, tidak ada jaminan jika nantinya ia masih bisa berjualan setelah pindah ke rusun.

"Rp350 ribu itu baru sewanya saja, belum listrik dan air. Sementara di sini (Bukit Duri) kita tinggal nggak bayar," katanya.

Iyam menyatakan sebenarnya dirinya bersedia jika harus direlokasi, asal Pemprov DKI menyediakan rusun untuk mereka secara gratis. "Jangan tiga bulan aja gratisnya, seumur hidup dong. Kalau begitu saya mau saja tinggal di rusun," tuturnya. (Nic/OL-5)