Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Kota Jakarta Pusat menyebutkan masih banyak warga yang tidak memiliki sanitasi yang baik serta BAB sembarangan (BABS). Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi, mengatakan, setidaknya terdapat ribuan kepala keluarga yang tidak memiliki tanki septik dan mengalirkan pembuangan limbahnya ke kali atau saluran air.
Ribuan KK tersebut tersebar di delapan kelurahan yakni Tanah Tinggi, Johar Baru, Kampung Rawa, Kwitang, Cikini, Kramat, Karang Anyar, dan Duri Pulo.
Baca juga: Formula-e Tidak Berpihak pada Rakyat Kecil, PSI: Starling Bisa Jualan?
"Memang meskipun Jakarta Pusat ini pusat kota tetapi masih ada warga yang BABS. Mereka tersebar di kelurahan yang saya sebutkan itu," kata Irwandi saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (28/9).
Irwandi mengatakan salah satu upaya untuk memberikan warga sanitasi yang layak adalah bekerja sama dengan PD PAL Jaya lewat pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal. Namun, IPAL komunal membutuhkan lahan. Sementara itu, rata-rata warga yang belum memiliki sanitasi tersebut tinggal di permukiman padat penduduk yang kumuh.
"Ini yang sulit. Tidak semua bisa dibangun IPAL. Karena kita butuh lahan. Sementara di sana itu rata-rata sudah padat sekali. Rumah-rumah itu berhimpitan, nempel sekali. Kalaupun kita mau bebaskan lahan, nggak bisa karena banyak yang nggak ada sertifikatnya," jelas Irwandi.
Tantangan teknis dan non teknis inilah yang membuat Pemprov DKI kesulitan membantu warga menyediakan sanitasi. Untuk itu, ia menilai harus ada penanganan komprehensif jika ingin menyelesaikan masalah ini.
"Caranya dengan melakukan penataan kampung kumuh secara komprehensif seperti memindahkan warga yang rumahnya tidak bersertifikat atau tinggalnya ilegal di situ ke rusun. Lalu yang memang punya sertifikat kita tata dengan baik. Kalau belum ada sanitasi ya kita bangun IPAL," pungkasnya.
Sebelumnya, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta tahun 2021, sekitar 7% warga di Jakarta diidentifikasi masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Untuk mengatasi hal ini, Dinas Sumber Daya Alam DKI Jakarta menggandeng BUMD PD PAL Jaya melakukan revitalisasi tanki septik. (OL-6)
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang (Tangsel) melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah berhasil membangun sebanyak 2.400 tangki septik untuk masyarakat dalam kurun waktu 2023- 2024.
Program WASH+ mengintegrasikan solusi inovatif di bidang air dan sanitasi.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons Gibran Rakabuming Raka yang blusukan ke wilayah Senen, Jakarta Pusat. Heru mengaku telah memberikan izin
Sekitar 6.000 rumah dari total 36 ribu rumah di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur masuk kategori tidak layak huni.
Program ini bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan seperti sanitasi, stunting pada anak-anak, dan kurangnya akses pendidikan serta pelatihan keterampilan.
Forum WWF Ke-10 di Bali menyerukan agar pemerintah daerah dan sektor swasta lebih proaktif dalam pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved