Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza memperingatkan warga agar tidak mencoba menyiasati vaksinasi dengan mencari sertifikat vaksinasi covid-19 palsu.
Hal ini diungkapkan Ariza dalam menanggapi adanya karyawan Kelurahan Kapuk Muara yang menjadi pemalsu sertifikat vaksinasi covid-19 dan mampu mengkoneksikan ke dalam data PeduliLindungi.
Ia mengimbau lebih baik warga menjalani vaksinasi sesungguhnya demi mendapatkan manfaat imunitas dari virus corona.
"Kepada warga Jakarta, saya berpesan yang belum vaksin, segera vaksin. Dan yang belum vaksin, jangan coba-coba menyiasati atau mencari sertifikat palsu seperti para pelaku yang sudah ditangkap polisi. Karena pasti ketahuan, jadi jangan coba-coba, karena bisa berakibat fatal," ungkap Ariza di Balai Kota, Jumat (3/9).
Mantan anggota DPR RI itu melanjutkan, kejahatan seperti itu pasti akan terlacak dan diciduk oleh pihak kepolisian. Sebab, saat ini seluruh pihak tengah berjibaku menanggulangi covid-19 termasuk melakukan pengamanan tindak kejahatan yang berkaitan dengan penanganan pandemi.
Ia pun meminta warga tak lagi memesan atau membuat sertifikat palsu. Terlebih Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan banyak lokasi-lokasi vaksin dan juga banyak yang disediakan oleh pihak swasta.
"Ini bukan contoh yang baik, mohon agar jangan ditiru. Sekarang pelaku sudah ditangkap, biar diproses secara hukum yang berlaku," terangnya.
Di sisi lain, menanggapi pelaku yang dapat memanfaatkan celah mengakses data kependudukan dan data P-Care, menurut dia segala sesuatu yang dibuat oleh manusia masih memiliki kelemahan seperti halnya aplikasi maupun data kependudukan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat.
"PeduliLindungi itu kan yang dibuat oleh pemerintah pusat itu kan satu sistem, satu bangunan yang sudah dijaga sedemikian. Namun karena ada orang yang memiliki kemampuan bisa menjebol hacker dan sebagainya," tukasnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap dua orang terduga pelaku pemalsu dan penjual sertifikat palsu vaksinasi covid-19 yang terkoneksi dengan aplikasi pedulilindungi.id, yakni berinisial HH (30) dan FH (23). Kegiatan jual sertifikat palsu ini dilakukan melalui akun media sosial.
HH diketahui memanfaatkan posisinya sebagai staf tata usaha Kelurahan Kapuk Muara. Ia memiliki akses terhadap data kependudukan serta P-Care. Kedua data ini yang dibutuhkan untuk memasukkan data warga agar tercatat ke aplikasi PeduliLindungi usai divaksin covid-19 serta mendapatkan sertifikat vaksin.
“Modus operandinya, terduga pelaku memiliki akses ke data kependudukan. Pelaku memiliki akses ke P-Care, lalu kemudian bekerja sama dengan rekannya untuk menjualnya kepada publik,” kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (3/9).
Fadil mengungkapkan, kasus penjualan sertifikat palsu vaksinasi ini terkuak setelah petugas menemukan akun media sosial facebook atas nama Tri Putra Heru yang menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksinasi tanpa suntik vaksin, tapi terintegrasi dengan aplikasi pedulilindungi.id. (OL-4)
PMRent berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018, sementara DSS mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 45001:2018.
RENDAHNYA gaji dosen swasta sempat mendapat sorotan. Laporan Serikat Pekerja Kampus (SPK) menyebut dosen di universitas swasta jauh lebih rentan terhadap gaji rendah di bawah UMR.
Mereka yang tersertifikasi diharapkan menjadikan Indonesia sebagai pusat tata laksana pengobatan nyeri terbaik se-Asia Tenggara.
Pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) para pengembang untuk mendukung keberlanjutan bisnis perumahan di daerah.
Kerja sama ini juga mencakup penggunaan Matific Math, sebuah platform belajar matematika yang inovatif menggunakan teknologi berbasis game.
Lahan negara bebas ex eigendom bisa disertakan dalam program PTSL tapi salah satu syaratnya adalah lahannya harus clear dan clean
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved