Sering Tawuran, Warga Johar Baru akan Direlokasi ke Rusun

GUNA menanggulangi konflik sosial yang terus terjadi, Pemerintah Kota Jakarta Pusat berencana melakukan penataan kawasan permukiman padat penduduk di Johar Baru. Harapannya, warga mau direlokasi dari tempat tinggalnya ke rumah susun (rusun).

Di Johar Baru, aksi tawuran antarwarga terus berulang sejak lama. Sudah tidak terhitung upaya mediasi maupun deklarasi damai dilakukan untuk mencegahnya. Begitu pula korban jiwa dan luka-luka yang terus berjatuhan. Sejumlah langkah pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV) hingga menyiagakan puluhan personel kepolisian rupanya tidak juga menyurutkan hasrat pemuda untuk saling menyerang.

Terkait hal tersebut, Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede berencana untuk menata permukiman warga Kecamatan Johar Baru agar tidak kumuh dan layak huni. Sebab, diketahui bila beberapa kelurahan seperti, Tanah Tinggi, Kampung Rawa, Johar Baru, dan Galur memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi. Rencana itu, menurutnya, juga sudah disosialisasikan ke warga.

Berdasarkan data yang dihimpun, kawasan Johar Baru, khususnya Kampung Rawa, merupakan permukiman warga terpadat se-Asia Tenggara. Hal tersebut terbukti lewat data jumlah warga yang kini mencapai sebanyak 26.563 jiwa di 104 RT dan 8 RW dengan luasan wilayah hanya 30,11 hektare.

"Kalau dikalkulasikan, satu orang warga hanya memiliki ruang hidup seluas 11,3 meter persegi, padahal setidaknya dibutuhkan 33 meter persegi normalnya. Hal ini yang memicu konflik, mulai dari hal kecil seperti tidak bisa beristirahat dan harus tidur bergantian, akibatnya pola hidup menjadi tidak sehat dan waktu istirahat mereka kemudian digunakan untuk melakukan aktivitas lainnya, seperti nongkrong di pinggir jalan," ungkapnya, Kamis (28/4).

Karena tingkat stres yang tinggi, gesekan kecil saja, diungkapkan Wali Kota, bisa memicu konflik antarkelompok masyarakat, khususnya pemuda. Sehingga sangat wajar apabila penyebab bentrokan diketahui hanya merupakan hal sepele seperti saling ejek atau beradu tatap.

"Jadi kita berencana untuk tata ulang perkampungan supaya tidak kumuh dan layak, karena nantinya akan ada taman, ruang terbuka hijau dan fasilitas umum lainnya. Setiap RW akan dibangun tower rumah susun yang dapat menampung sampai 200 kepala keluarga (KK). Lewat kenyamanan yang diberikan, diharapkan konflik tidak kembali terulang, tawuran bisa hilang," terangnya.

Rencana penataan yang sudah dipaparkan rupanya tidak lantas mendapat tanggapan positif. Sejauh ini, warga menilai belum ada kejelasan yang ditawarkan terkait kompensasi lahan maupun status kepemilikan rusun ke depan.

Jawaban tersebut seperti yang disampaikan oleh Ketua RT 02/08 Kampung Rawa, Doni. Ia merasa keberatan untuk direlokasi, sebab lahan milik warga selama ini tidak dikenakan kompensasi ganti rugi dan hanya mendapat unit rusun sesuai dengan luasan lahan milik warga sebelumnya.

Ditambah untuk tinggal di rusun, setiap bulannya warga wajib dikenakan biaya sewa rusun sebesar Rp15.000 per hari atau Rp450.000 per bulan.

"Kami berpikir hidup pasti akan lebih sulit, karena nggak ada ganti rugi. Jadi, warga yang punya lahan 100 meter (persegi) misalnya, bakal dapat tiga unit rusun dengan luas 30 meter persegi masing-masing, sisanya dijadikan fasos (fasilitas sosial). Nah, kalau punya tiga unit, setiap bulannya diwajibkan bayar sewa Rp450.000 setiap bulan, kalau ada tiga bagaimana, bisa dihitung biayanya," ucapnya.

Tanda tanya serupa juga timbul dalam benak Anta Maulana, Ketua RW 01 Kampung Rawa. Ia justru bertanya kepada pemerintah apakah rencana tersebut dapat menjamin terhidarnya tawuran atau tidak. Karena sepengetahuannya, penataan perkampungan yang paling tepat dapat dilakukan dengan cara memperbaiki fasos-fasum seperti taman atau membangun kampung deret.

"Penataan yang baik justru memperbaiki fasos fasum seperti taman dan menertibkan bangunan yang menyalahi aturan. Kalau saya pribadi nggak setuju dibangun ke atas (rusun), tapi kalau kampung deret saya mau," singkatnya. (DA/OL-5)