Usut Aktivitas Ilegal Pekerja Tiongkok di Halim

KOMISI I DPR meminta aparat penegak hukum segera mengusut kasus pengeboran ilegal yang dilakukan tujuh pekerja PT Geo Central Mining (GCM) di area Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi I Charles Honoris di Universitas Trisakti, Jakarta Barat, kemarin. “Komisi I ingin kasus itu segera diproses apabila ada pelanggaran hukum karena itu (insiden) masuk wilayah yang bukan seharusnya,” katanya.

Menurut dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melalui Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna sudah menegaskan bahwa lahan tersebut belum dibebaskan sehingga tidak boleh ada kegiatan apa pun di sana.

Sebelumnya, tujuh pekerja, termasuk lima WNA asal Tiongkok, dilaporkan ditangkap di area Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma saat mengukur tanah untuk proyek kereta cepat. Dirut PT PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan menegaskan kelima WNA bukan karyawan PT KCIC. Hanggoro menjelaskan WNA itu berasal dari GCM, perusahaan yang bergerak di bidang surveyor tanah. Namun, ia mengakui memang perusahaan itu memiliki kontrak kerja dengan PT KCIC untuk pengerjaan proyek kereta cepat.

Menhub Ignasius Jonan pun memastikan izin pembangunan kereta cepat di wilayah Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, memang belum ada. Itu artinya aktivitas pengeboran oleh lima warga negara Tiongkok di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma ialah ilegal. “Izin pembangunan di Halim belum ada sampai sekarang, karena salah satu syarat yang paling penting ialah penguasaan lahan. Mau sewa, kerja sama, hibah atau penugasan, harus ada (izinnya),” ujarnya saat dimintai konfirmasi di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, kemarin.

Otoritas Lanud Halim pun telah menyerahkan lima dari tujuh pekerja GCM itu ke Ditjen Imigrasi. Kadispen TNI-AU Marsekal Pertama Wieko Syofyan menjelaskan seluruh pekerja masuk tanpa izin ke area terlarang dari pintu utama. Mereka antara lain lima WN Tiongkok berinisial CQ, ZH, XW, WJ, dan GL. Seluruhnya kemudian diserahkan ke Ditjen Imigrasi lantaran tidak melengkapi diri dengan paspor dan dokumen lain. Dua WNI dilepaskan setelah ada koordinasi dengan Ditjen Imigrasi. (Gol/Pol/Mal/Arv/X-7)