Presiden: Reklamasi ialah Keniscayaan bagi Ibu Kota

SEBAGAI Ibu Kota Negara, DKI Jakarta harus memiliki ketahanan dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini meliputi ketersediaan kualitas air bersih dan air minum, mitigasi penurunan permukaan tanah, pengelolaan limbah, revitalisasi alur sungai, dan pengendalian banjir.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam arahan pembuka rapat terbatas soal reklamasi Teluk Jakarta (National Capital Integrated Costal Development/NCICD) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/4).

Presiden mengingatkan bahwa penurunan muka tanah di DKI sudah sangat mengkawatirkan, rata-rata 7,5-12 centimeter per tahun. Diperkirakan seluruh Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut pada 2030. "Akibatnya, pada saat itu 13 sungai yang melewati Jakarta tidak bisa mengalirkan airnya secara gravitasi ke Teluk Jakarta," ujar Presiden.

Melihat kondisi ini, Presiden mengatakan bahwa pengendalian sumber daya air dan lingkungan di wilayah DKI harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Untuk itu, lanjut Jokowi, pembangunan pesisir Ibu Kota Negara atau disebut NCICD yang sudah digagas cukup lama akan menjadi sebuah jawaban untuk Jakarta.

"Jangan dipersempit yang berkaitan dengan reklamasi Jakarta," katanya.

Menurut Presiden, yang harus dibicarakan dalam pembahasan ini ialah hal-hal strategis, besar, dan visoner ke depan untuk mengantisipasi yang mungkin akan terjadi pada 2030, ketika Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut.

Pada kesempatan ini, Presiden juga menyampaikan saat dirinya berkunjung ke Belanda pada pekan lalu. Ia belajar dari cara negeri kincir angin itu mengelola sistem tata kelola air.

Menurut Jokowi, dalam konsep pengembangan perkotaan, pengelolaan air harus terintegrasi dengan infrastruktur pembangunan. "Pengembangan pelabuhan, bandara, jalan tol, perumahan, perkantoran dan sistem transportasi massal harus betul-betul terintegrasi dengan baik," pungkasnya. (Pol/OL-5)