Manfaat Penambahan Bus Transjakarta Butuh Waktu

PENGAMAT Transportasi dari Universitas Indonesia Ellen Tangkudung menilai wajar penambahan armada bus Transjakarta tidak serta-merta secara langsung mengalihkan masyarakat dari kendaraan pribadi. Mengingat, hal itu membutuhkan waktu tidak sebentar dan kesiapan infrastruktur bus.

Menurutnya, hasil dari penataaan layanan transportasi yang berjalan setelah dihapuskannya kebijakan pembatasan kendaraan three in one (3in1) itu manfaatnya sedikit demi sedikit manfaatnya baru dapat dirasakan secara bertahap. Masih perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) adalah sosialisasi ke masyarakat secara masif.

"(Beralihnya masyarakat ke bus Transjakarta) itu tidak mungkin langsung terjadi. Penambahan bus saja kan baru saja. Untuk dapat berfungsi maksimal pasti butuh waktu," ujar Ellen saat dihubungi, Rabu (20/4).

Tak bisa dipungkiri, adanya penambahan armada dan jalur bus Transjakarta terkesan begitu mendadak. Dimana sebelumnya tidak ada kajian yang membahas hal demikian saat kebijakan penghapusan 3in1 akan diterapkan. Padahal jika melihat kondisi saat ini, kebijakan penambahan armada dan jalur bus Transjakarta lahir sebagai solusi penghapusan 3in1.

"Pastinya kedua instrumen itu (penghapusan 3in1 dan penambahan rute bus) saling berkaitan. Sosialisasi ke masyarakat masih sangat kurang," katanya.

Terkait penambahan rute perjalanan, lanjut Ellen, masih banyak yang perlu dimatangkan. Kesiapan itu terutama menyangkut kesiapan halte bus. Juga tak kalah penting kajian secara mendalam apakah rute bus sesuai kebutuhan masyarakat atau tidak.

"Rute-rute yang dibuat harus tepat manfaatnya bagi masyarakat. Masalah (penambahan) rute ini saya saja belum tahu persis jalur-jalurnya. Ini saya baru mau tanyakan," ucapnya.

Disamping, pandangan masyarakat atas masih minimnya layanan transportasi massal di Jakarta perlu segera dikikis. Pasalnya, faktor tersebut indikator utama minimnya penggunaan kendaraan umum. Masyarakat banyak memiliki pendapat, masih jauhnya jaminan kenyamanan dan keselamatan di kendaraan umum.

"Pemerintah juga mesti bertindak tegas terhadap operator kendaraan umum yang belum memperhatikan kelaikan kendaraannya. Dibutuhkan langkah dari pemerintah untuk menggeser anggapan bahwa transportasi massal di Jakarta saat ini sudah laik," pungkasnya.(OL-4)