DPR Bermanuver Politik Dalam Polemik Sumber Waras

SIKAP Komisi III DPR yang membentuk panja penegakan hukum untuk kasus Sumber Waras dinilai sangat kuat beraroma politis ketimbang fungsi pengawasan yang dijadikan alasan Komisi III.

"Membahas kasus Sumber Waras di DPR dalam pandangan saya terlalu mewah dan lebih kuat motif politiknya dibanding motif pengawasan dalam penegakan hukum," ujar Ketua Setara Institute Hendardi, dalam keterangan persnya, Rabu (20/4).

Seperti diketahui, sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Komisi III mengunjungi BPK untuk meminta keterangan secara langsung. Hal itu diduga politis mengingat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya menolak hadir saat diundang Komisi III.

"Mengingat kasus ini tengah bergulir di KPK, sebaiknya DPR menahan diri untuk melakuka aksi-aksi yang justru hanya berpotensi memperkeruh penegakan hukum," ungkapnya.

Hendardi berpendapat, jika Komisi III ingin melakukan fungsi pengawasan maka lebih baik secara langsung bertanya kepada KPK. (OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Widhoroso