Demi WTP, Aparatur Kota Bekasi Dilarang Cuti

PEMERINTAH Kota Bekasi berupaya memperbaiki predikat penilaian laporan keuangan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan penilaian laporan keuangan dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama ini sulit diraih karena serapan anggaran yang tidak maksimal.

Selama ini, kata dia, Bekasi selalu mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP).

"Kalau tahun ini Bekasi kembali mendapatkan nilai WDP, berarti kita hanya menghabiskan anggaran dan tenaga saja," ujarnya saat ditemui beberapa waktu lalu.

Opini WTP hanya akan diberikan BPK kepada suatu lembaga atau kementerian jika transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan dan sesuai dengan prinsip akuntansi.

Predikat WTP menjadi penting untuk menunjukkan suatu lembaga bersih dan dikelola dengan baik.

Rahmat menjelaskan lebih lanjut, saat ini pemerintah Kota Bekasi masih mengupayakan pembenahan sistem pelaporan keuangan internal di lingkungan Pemkot Bekasi.

Edaran pengingat agar melakukan penyerapan anggaran secara maksimal per triwulan mulai dilakukan.

Hal itu dilakukan agar penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.

Meski demikian, orang nomor satu di Kota Bekasi itu mengaku pesimistis predikat WTP bisa didapat tahun ini.

"Saya targetkan 2017 nanti baru bisa dapat WTP. Seluruh kepala dinas sudah diingatkan agar penyerapan anggaran dimaksimalkan setiap tiga bulan (triwulan)."

Dilarang cuti

Untuk mencapai target itu, Rahmat meminta seluruh perangkat daerah untuk kooperatif dalam proses penilaian laporan oleh BPK yang dilakukan sejak 4 April kemarin.

Ia menginstruksikan seluruh pegawai untuk menunda cuti hingga dua bulan ke depan.

Seluruh pegawai diminta membantu proses penyiapan dokumen yang dibutuhkan demi kelancaran audit keuangan yang dilakukan BPK.

"Bagi pegawai yang mau cuti liburan, cuti umrah, saya minta ditunda dulu sampai penilaian selesai. Saat ini BPK sedang turun ke Kota Bekasi guna mengaudit laporan keuangan."

Secara terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Widodo Indrijantoro menambahkan audit yang dilakukan BPK saat ini ialah audit rinci terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2015.

Tujuannya antara lain ialah memberikan hasil akhir opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Audit itu dilakukan selama 35 hari kerja.

"Ini dilakukan setiap tahun. Seluruh pemerintah daerah pun melakukan hal yang sama," kata Widodo.

Dari hasil audit itu, kata dia, bisa terlihat sejauh mana penerapan sistem pengendalian internal dan kepatuhan pada aturan yang berlaku.

"Makanya wajar pimpinan minta seluruh pegawai terlibat dalam audit ini agar hasilnya maksimal meski prediksi kita WTP belum bisa kita raih."

Hingga saat ini, lanjut Widodo, penyerapan anggaran TA 2016 pemerintah Kota Bekasi hingga 8 April tercatat sebanyak 11,33%, dengan rincian belanja tidak langsung sebesar 22,02% dan belanja tidak langsung sebesar 5,33%.

Di lain pihak, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bekasi Enie Widiastuti mengatakan untuk dapat meraih predikat WTP, Pemerintah Kota Bekasi harus membenahi aset terlebih dahulu, sedangkan saat ini Pemerintah Kota Bekasi mengalami penurunan aset.

"Saat ini kan pemisahan aset antara milik kota dan kabupaten belum jelas," tuturnya.

Enie menjelaskan, pihaknya saat ini belum tahu persis aset mana yang mengalami penyusutan.

Namun, Komisi C berencana membentuk tim audit guna memantau pelaporan aset milik Pemkot Bekasi.

"Nanti kita buat tim audit agar daftar aset bisa dipertanggungjawabkan," kata Enie. (J-4)