Pungli Pembuatan KTP Elektronik di Depok Dikeluhkan

KAMPANYE pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) gratis di Kota Depok hanya pepesan kosong.

Kenyataannya, warga masih tetap ditarik biaya yang didalihkan untuk operasional petugas operator di kelurahan, kecamatan, hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok. Biaya yang dipungut pun tidak tanggung-tanggung, antara Rp350 ribu hingga Rp500 ribu per orang

Pungutan liar terkuak setelah warga mengadukan keluhan ke operator call center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Kamis (14/4).

Dari keluhan yang diungkapkan, warga harus memberikan upeti kepada oknum kelurahan antara Rp350 ribu hingga Rp500 ribu. Jika tidak, KTP-el dan KK tidak dicetak. Padahal, pembuatan KTP, KK, maupun akte kelahiran gratis karena Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kependudukan sudah dihapus. Namun, pada praktiknya, masih ada saja oknum yang mematok harga tinggi.

Ali Rahmat, warga Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, salah satu korban pungutan liar melontarkan masih ada saja oknum yang minta bayar untuk pembuatan KTP-el atau akte lahir. Untuk memperbaharui KTP-el saja harus sebulan dengan alasan komputer sedang rusak atau blangko habis.

"Apabila ada uang Rp350 ribu sampai Rp500 ribu tiga hari selesai," ungkap Rahmat

Keluhan Rahmat dibenarkan operator call Center Diskominfo Kota Depok, Nurmala Arum. Ia mengatakan setiap hari ada sekitar lima sampai 10 orang yang mengadu atas keluhan pelayanan sampai pungli. Pungli dilakukan staf kelurahan untuk membuat berkas administrasi. Padahal, untuk membuat KTP gratis di kelurahan. "Paling banyak yang dikeluhkan layanan kelurahan dan pungli di sana," kata Nurmala.

Dia menuturkan, keluhan yang banyak dilontarkan soal kesulitan menghubungi nomor telepon kelurahan dan beberapa dinas di Depok. Instansi pemerintah yang sering mendapatkan keluhan antara lain Disdukcapilserta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Call center Depok yang dikelola Diskominfo buka dari pukul 8.00-15.30 WIB mulai Senin hingga Jumat. Selain itu, call center juga melayani keluhan melalui media sosial. Operator call center medsos Muhammad Azizy mengatakan keluhan di medsos yang kerap didapatinya mulai dari macet, jalan berlubang, sampai pungli.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menegaskan akan menindak tegas kepada oknum kelurahan atau kecamatan yang melakukan pungli kepada warga.

"Saya tidak segan-segan mencopot jabatan oknum yang melakukan pungli tersebut. Saya nggak akan pandang bulu. Mau itu dia punya koneksi kuat atau orang terdekat siapa. Yang terpenting kalau memang kinerjanya buruk, ya harus ditindak," tegas Pradi.

Menurutnya pembuatan KTP-el atau perizinan itu merupakan pelayanan untuk publik yang diberikan secara gratis. "Namanya pegawai aparatur negara ya harus melayani masyarakat dengan tulus. Itu kan memang sudah tugasnya. Jadi jika ada yang secara terang-terangan melakukan tindakan itu saya yang langsung ambil sikap," pungkasnya. (KG/OL-5)