Keputusan DPRD DKI Ganggu Ekonomi

TERTUNDANYA pembangunan di lahan reklamasi setelah DPRD DKI Jakarta menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ZP3K) dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta akan mengganggu laju pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota. Sektor properti terkena dampak paling besar.

Dengan dihentikannya pembahasan dua raperda dan baru akan dilanjutkan oleh DPRD periode berikutnya itu, berarti pengembang haram membangun di lahan reklamasi. Izin mendirikan bangunan (IMB) tak bisa dikeluarkan, penjualan properti yang dibangun pun tak bisa dilakukan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan megaproyek di lahan reklamasi dapat memicu pertumbuhan industri, khususnya properti. Dari sana, ikut terdorong laju roda ekonomi yang berdampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat luas. “Ada ribuan industri yang mengikuti proyek reklamasi. Pabrik-pabrik, listrik, buruh,” ujarnya, kemarin.

Kini dengan mangkraknya pembangunan itu, pengembang yang sudah membangun di lahan reklamasi sementara harus gigit jari. Begitu juga Pemprov DKI belum bisa mendapatkan nilai tambah.

Ahok menyindir DPRD yang menganggap tidak ada kerugian dari penundaan pembahasan raperda. “Industri properti merupakan penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi Ibu Kota. Sekarang gini aja, kalau kamu bangun rumah aja, berapa pegawai yang diserap.’’

Deputi Gubernur DKI Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Oswar Mungkasa juga mengatakan mangkraknya pembahasan dua raperda tersebut memicu hilangnya potensi ekonomi di cikal bakal salah satu pusat kegiatan primer Jakarta tersebut. Mengacu Kepres Nomor 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, dia sebutkan bahwa areal hasil reklamasi diberikan status hak pengelolaan kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

“Dengan kata lain, Pemprov DKI Jakarta akan mendapat tambahan aset lahan dari total pembangunan 17 pulau yang dilaksanakan pengembang. Kini tambahan kontribusi pendapatan daerah yang masuk bisa hilang, padahal hasilnya bisa untuk membangun fasilitas umum,” jelas Oswar.

Kaji mendalam
Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia Zulfi Syarif Koto mengatakan pernyataan Ahok bahwa penghentian pembahasan dua raperda itu mengganggu pertumbuhan ekonomi bisa jadi benar. “Properti itu bisa menciptakan banyak lapangan kerja. Ada 150 jenis lapangan pekerjaan.’’

Namun, imbuhnya, harus dikaji lebih komprehensif soal siapa sebenarnya yang akan menikmati keuntungan dari reklamasi. Pembangunannya pun harus berpijak pada aturan termasuk tata ruang.

Pembahasan Raperda ZP3K dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta dihentikan pascatertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi oleh KPK karena diduga menerima suap terkait raperda itu. KPK juga menetapkan Presdir PT APL Ariesman Widjaja dan karyawan PT APL Trinanda Prihantoro sebagai tersangka.

Untuk mengembangkan penyidikan perkara itu, KPK kemarin memeriksa staf khusus Ahok, Sunny Tanuwidjaja, dan bos PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan sebagai saksi. Seusai diperiksa sekitar 9 jam, Sunny mengaku dicecar 12 pertanyaan. (Adi/Gol/X-9)

deni_aryanto@mediaindonesia.com