DPRD DKI Minta Rp5 Miliar per Kepala

SEJUMLAH anggota DPRD DKI Jakarta yang telah menerima uang muka untuk meloloskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara dilanda kepanikan.

Mereka takut terseret dalam pusaran suap yang diterima Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi. Seorang anggota DPRD DKI berterus terang berniat memulangkan uang yang telah diterima. Bukan hanya dirinya, melainkan semua anggota yang menerima bersedia mengembalikan uang haram itu.

Besarnya uang suap yang diterima variatif, mulai Rp1 miliar. Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi yang ditangkap KPK pada 31 Maret diduga telah menerima sebesar Rp2 miliar secara bertahap.

Uang mulai mengalir sejak tahun lalu dan semakin deras pascarapat pimpinan fraksi dengan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI di lantai 10 Gedung DPRD DKI pada 16 Maret 2016. Saat itu, materi rapat seharusnya membahas paripurna pengesahan kedua raperda yang dijadwalkan 17 Maret 2016.

Berhubung paripurna pengesahan berlangsung keesokan harinya, rapat berubah menjadi arena dagang sapi. "Ada anggota yang minta Rp5 miliar per kepala buat dia dan gerbongnya. Jika tidak dikabulkan, dia mengancam akan membatalkan pengesahan dalam rapat paripurna," ujar sumber yang menolak disebutkan namanya, akhir pekan lalu.

Pada akhirnya, rapat paripurna pengesahan kandas. Ketua Balegda DPRD DKI Muhammad Taufik yang dimintai konfirmasi tentang praktik dagang sapi itu menyatakan rapat balegda terbuka. "Semua bisa hadir di rapat baleg. Bagaimana mau ditutup-tutupi?" katanya, Kamis (7/4) lalu.

Taufik yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD DKI dan merupakan abang kandung M Sanusi juga mengklarifikasi terkait dengan namanya yang masuk di selebaran daftar 20 penerima suap. Dalam selebaran itu, ia disebut menerima hadiah berkunjung ke AS.

"Itu enggak benar, dong (disebut ke Amerika). Saya enggak punya visa Amerika. Saya tidak pernah ke Amerika. Kira-kira boleh enggak saya ke Amerika kalau enggak ada visa?" tukas Taufik.

Balegda DPRD DKI diketuai Taufik dari Fraksi Gerindra dengan Wakil Ketua Merry Hotma (PDIP). Pimpinan dan anggota Balegda DPRD DKI berjumlah 22 orang. Komisi D yang membidangi pembangunan diketuai Sanusi, dengan wakil ketua Rois Hadayana Saugie (PKS), sekretaris Virgianto (PDIP), dan anggota 19 orang.

Akan menyangkal
Direktur Pemantau Eksekutif Syamsudin Alimsyah yakin setiap anggota DPRD DKI akan menyangkal menerima suap sehingga KPK harus menelusuri aliran uang yang diyakini tidak bergerak sendiri.

"Ini korupsi ganda. Ambil upeti lalu buat kebijakan. Raperda ini tidak dibahas satu orang atau satu institusi. Eksekutif dan legislatif harus diperiksa, terutama balegda. Polarisasi pro dan kontraraperda sudah terasa sejak lama," tuturnya.

Meski menyebut rapat balegda selalu terbuka, Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati menyatakan pernah diundang menghadiri pertemuan tertutup pada 26 Februari 2016. Namun, ia berkilah lupa dengan siapa saja bertemu. "Kami konsolidasi di lantai sembilan gedung baru DPRD DKI. Konsolidasi itu terkait naskah akhir raperda," cetus Tuty.

Anggota Balegda DPRD DKI Gembong Warsono menjelaskan pembahasan angka kontribusi 5% atau 15% dari NJOP belum pernah mencapai kata mufakat.(Ami/Mhk/T-1)