Muncul Petisi Online Tolak Sistem Satu Arah di Bogor

PENOLAKAN terhadap kebijakan baru Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yakni Sistem Satu Arah (SSA) seputar Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor bermunculan.

Selain aksi mogok yang dilancarkan sopir angkutan kota (angkot) dari sejumlah trayek, tadi siang, penolakan juga datang dari warga.

Melalui jejaring media sosial dan sebuah situs web, seseorang yang mengaku sebagai warga Bogor, membuat petisi. Pembuat petisi daring yang berisi penolakan itu Nugroho Saputro. Dia mengunggah melalui laman change.org (https://www.change.org/p/pemerintah-kota-bogor-hentikan-uji-coba-sistem-satu-arah-bogor-dan-kembalikan-jalur-seperti-semula?).

Di laman itu, Nugroho menyampaikan permohonan (petisi) kepada empat pihak, yakni Pemerintah Kota Bogor, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Muspida Kota Bogor, dan DPRD Kota Bogor. Judul petisi itu 'Hentikan Uji Coba Satu Arah Bogor dan Kembalikan Jalur Seperti Semula'.

Ada 16 poin yang ditulis Nugroho dalam dinding situs internet tersebut. Dia menganggap SSA gagal dan tidak memberikan solusi atasi kemacetan.

Beberapa poin di antaranya kebijakan SSA merupakan kebijakan yang diambil dengan sangat terburu-buru tanpa kajian mendalam yang melibatkan banyak pihak, kurangnya sosialisasi, tidak ada simulasi, dan yang terparah ialah kebijakan yang diambil tanpa berusaha untuk memperbaiki sistem yang ada.

Kajian atas pemberlakuan SSA tidak transparan atau dengan kata lain pihak Pemkot Bogor tidak menjelaskan secara rinci alasan, kajian secara ilmiah dengan data-data kuantitatif bahwa SSA akan efektif. Informasi yang beredar bahwa dari sosialisasi dan media bahwa kajian ini hanya dilakukan jajaran Dinas Perhubungan dan Pemkot Bogor.

Pemkot Bogor mengambil kebijakan uji coba SSA tanpa melakukan pembenahan dan optimalisasi terhadap jalur lama seperti penegakan rambu-rambu oleh penegak hukum, penertiban angkot yang berhenti (mengetem) di tepi jalan, penertiban PKL, serta pembenahan dan optimalisasi lainnya yang mengakibatkan kemacetan di jalur yang ada sebelumnya.

Dengan jalur uji coba SSA yang ada saat ini, banyak mengakibatkan jalur-jalur kecil yang biasa menampung arus lalu lintas yang ringan menjadi sangat berat dan mengakibatkan kemacetan.

Poin lainnya, efek memutar dari sistem SSA mengakibatkan perubahan signifikan rute angkot yang berujung pada bersinggungan antartrayek angkot. Yang mengakibatkan juga ada kenaikan tarif secara sepihak dari rute angkot yang semakin menjauh, dan angkutan lainnya tidak mau menurunkan tarif walaupun ada penurunan harga BBM (Bahan Bakar Minyak).

Dampak terhadap pengusaha di luar jalur SSA telah terasa, beberapa kafe dan restoran yang berada di luar jalur SSA mengalami penurunan pendapatan yang signifikan di masa uji coba SSA tersebut.

Dengan adanya uji coba sistem SSA dan diperpanjang, warga Kota Bogor kehilangan kegiatan Car Free Day mereka yang biasa dilaksanakan di Jl Jalak Harupat dan sekitar Sempur.

Di akhir postingan-nya Nugroho menulis dari poin-poin ini sudah tampak jelas bahwa kebijakan uji coba SSA tidak memberikan efek yang lebih menguntungkan bahkan lebih terlihat sebagai kebijakan egois dari pemangku jabatan Pemkot Bogor.

Sehingga kebijakan uji coba SSA ini harus segera dihentikan dan dikembalikan ke jalur yang ada sebelumnya serta menuntut perbaikan pelayanan lalu lintas dengan penegakan rambu-rambu lalu lintas.

Hingga Kamis malam atau tepatnya pukul 22.15 WIB, petisi online ini sudah didukung 130 orang. Petisi online ini dibuat Nugroho Kamis sekitar pukul 11.00 WIB.

Beberapa orang pun mengomentari unggahannya dan mendukung petisi tersebut. Seperti ditulis Resha Zulfikar, "Saya jadi Lieurrrrrrrrrr dibuatnyah,".

Sementara Nu Hidayat menulis "Setuju dengan petisi ini. Karena SSA lbh banyak menyengsarakan masyarakat Bogor, khususnya pengguna angkutan umum".

Yang lainnya yang berkomentar adalah Triana Rachmawati. Dia menulis "Memakan byk bahan bakar & waktu d jalan utk anter anak sekolah d belakang PMI...". (DD/OL-5)