Ketua DPRD DKI Kaget Sanusi Ditangkap KPK

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi belum bisa komentari lebih jauh terkait kasus yang menyeret Ketua Komisi D DPRD DKI Mohammad Sanusi. Ia juga mengaku kaget Sanusi sampai ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kaget juga tadi pagi lihat di media (soal penangkapan Sanusi). Tangkap tangan tapi belum jelas masalahnya apa," tutur Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (1/4).

Pras mengatakan, saat ini dirinya belum mau mengomentari kasus yang menyeret politikus Gerindra tersebut. Kasus yang membelit Sanusi hingga saat ini masih teka-teki.

"Setelah nanti KPK memberi keterangan, baru saya bisa jawab. Karena sampai sekarang saya belum tahu permasalahannya apa," papar dia.

Terkait kasus yang membelit Sanusi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat menyinggung soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ia mengingatkan, agar anggota dewan untuk menyerahkan LHKPN ke KPK.

Menanggapi hal tersebut, Pras mengakui dirinya sudah mengimbau kepada seluruh anggota dewan. Namun, mengumpulkan LHKPN, diklaim tidak semudah yang dibayangkan.

"Masih mempersiapkan laporan kekayaan. Sedang kita data. Kan, kalau dilaporkan, tapi ada kekurangan sedikit, nanti jadi masalah. Jadi memang harus dikoreksi benar," tegasnya.

Kemarin malam, Sanusi diciduk penyidik KPK. Ruangannya juga ikut disegel oleh KPK.

Selain ruangan kerja Sanusi, KPK juga menyegel tiga ruangan lainnya. Antara lain, ruang CCTV DPRD DKI, ruang Perundang-undangan Kesekretariatan Dewan, dan ruang Wakil Ketua DPRD DKI.

Sekretaris Dewan DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan, penyegelan empat ruangan tersebut terkait pembahasan raperda. Ada tiga raperda yang diketahui tengah dibahas.

Adapun raperda yang dibahas yakni, Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta, Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta Utara, dan Raperda Kawasan Tanpa Rokok.

"Hanya belum dijelaskan spesifik (raperda) yang mana," kata dia.

Pembahasan ketiga raperda tersebut kerap ditunda. Alasannya, rapat tidak pernah kuorum. Hingga kini, raperda tersebut masih jalan di tempat. (OL-1)