Warga Dadap Minta Bupati Tangerang Transparan

SEBANYAK 6000 warga yang tinggal di 12 RT dan 3 RW, Kampung Baru, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, menolak rencana penertiban yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, apabila penertiban tersebut dilakukan dengan tidak transparan.

Demikian dikatakan Embing, salah seorang tokoh masyarakat setempat, setelah melakukan pertemuan dengan seluruh warganya, Kamis (17/3).

Pasalnya, kata Embing, warga menilai penertiban dilakukan hanya untuk membangun Islamic Center dan pusat kuliner yang dinilai hanya menguntungkan sepihak para pengusaha. Padahal, dana pembangunannya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"APBD ini bisa digunakan hanya untuk kepentingan masyarakat, bukan pengusaha," kata Embing yang tinggal di Kampung Baru sejak 1975 lalu, setelah rumah sebelumnya di Muara Karang ditertibkan oleh Pemda DKI Jakarta.

Karenanya, kata Embing, Pemkab Tangerang, dalam hal ini Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, harus transparan. Jangan sampai penertiban itu dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Hamdani, tokoh masyarakat lainnya menambahkan, penertiban itu juga harus disertai dengan pembayaran uang ganti rugi bagi warga yang terkena lahannya. Mengingat lahan itu sudah ditempati atau digarap warga sejak lebih dari 60 tahun yang lalu.

"Saya kira Bupati lebih tahu aturan. Bagimana jika tanah negara itu digarap oleh warga sejak puluhan tahun yang lalu," kata Embing.

Lebih jauh Embing mengingatkan soal pernyataan Bupati Tangerang yang akan membangun rusun untuk ditempati warga Kampung Baru hanya janji belaka. Pasalnya, kata dia, berdasarkan ketentuan yang ada, kawasan keselamatan penerbangan (KKOP), seperti di Kelurahan Dadap ini, tidak diperbolehkan bangunan tinggi yang menjulang ke langit. (SM/OL-5)