Mahar Politik Hambat Pembangunan Daerah

MAHAR yang harus diberikan bakal calon kepala daerah ke partai politik dinilai akan menghambat pembangunan di daerah. Sebab, banyak orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas tidak bisa maju ikut Pilkada karena tak ada modal besar.

Pakar Komunikasi Politik Heri Budianto mengatakan, mahar politik menghambat potensi putera-puteri terbaik dalam memimpin.

"Republik ini tidak bisa dibangun hanya dengan orang yang memiliki modal. Ada yang tidak memiliki modal tapi memiliki elektabilitas, punya kemampuan dan segala macam. Itu harus dipersilahkan maju dan jangan dijegal dengan mahar," kata Heri dalam Rilis Hasil Survei dan Diskusi Politik: Pertarungan Pilkada DKI Jakarta di Hotel Gren Alia, Jalan Prajurit KKO No 28, Tugu Tani, Jakarta Pusat, Minggu (13/3).

Menurut dia, partai politik harusnya terbuka kepada siapa pun orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk memajukan daerah. Jika partai politik tidak melakukan hal itu, maka negara tidak akan maju karena pemimpinnya terjegal kontrak dan mahar politik.

"Menurut saya, mahar politik ini bertentangan dengan kemajuan negara. Kalau biaya politik tidak bisa dihindari, tetapi kalau mahar politik janganlah," harap Heri.

Wakil Ketua Badan Pelaksanaan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Demokrat Andi Nurpati mengklaim tidak ada mahar politik di tubuh partainya. Namun, untuk biaya politik tak bisa dihindari. Sebab, sebagai diperlukan biaya untuk strategi pemenangan.

"Demokrat tidak pernah membahas kewajiban mahar, yang dibutuhkan partai politik itu untuk menggerakkan mesin partainya, itu cukup dengan kesepakatan dan hanya melibatkan tim pemenangan. Tapi, siapa pun calonnya, tentu membutuhkan logistik yang menjadi bagian dari dana kampanye mereka," kata Andi. (OL-1)