Tidak Selalu Parpol Minta Mahar

ANGGOTA Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menegaskan tak selalu partai politik meminta mahar untuk calon kepala daerah yang ingin maju dengan kendaraan partai.

Gembong menjelaskan bahwa parpol justru bisa membantu memberikan modal kepada calon kepala daerah untuk bisa maju dan berkampanya jika dinilai mumpuni untuk maju.

"Kalau tidak punya duit partai akan turun tangan. Kita konkret. Orang kan ukurannya duit, (parpol)/enggak. Kalau elektabilitas dia bagus, partai turun tangan," kata Gembong ketika dihubungi, Jumat (11/3).

Hal ini terjadi kala PDIP mengusung Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilgub 2012 lalu. Kebutuhan kampanye yang cukup besar menurut Gembong saat itu juga ditopang oleh parpol. Terlebih saat itu pasangan tersebut harus melawan calon petahanan Fauzi Bowo yang cukup kuat di mata warga.

"Bu Mega mati-matian jadiin Jokowi di Jakarta. Bu Mega turun langsung. Bukan hanya Bu Mega, Kita semua yang yakin sama Jokowi ikut sharing," tuturnya.

Pernyataan Gembong ini sekaligus membantah pernyataan calon gubernur petahanan Basuki Tjahaja Purnama yang menilai mencalonkan diri menjadi kepala daerah melalui parpol banyak mengeluarkan biaya karena permintaan parpol.

Menurutnya, jikapun bukan dimintai mahar, parpol akan berdalih meminta dana untuk operasional ranting. "Bisa-bisa Rp 100 miliar itu keluar," terangnya.(OL-1)