Berantas Narkoba Harus Ekstrem

KASUS penggerebekan narkoba di Perumahan Kostrad, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (22/2), membuat Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas.

Dalam rapat bertopik Pemberantasan Narkoba dan Program Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kantor Presiden Jakarta, kemarin,

Presiden memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait agar ikut terlibat dalam upaya pemberantasan narkoba.

Presiden dalam rapat itu menyatakan penyalahgunaan narkoba ada di rangking pertama dari masalah-masalah besar di Indonesia.

Presiden memperkirakan lebih dari 50% dari peredaran narkoba di Indonesia mungkin terjadi di lembaga pemasyarakatan atau lapas.

Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga telah melibatkan aparat pertahanan dan keamanan seperti kasus yang terjadi di Perumahan Kostrad.

"Karena ini rangking pertama masalah kita, masalah besar kita, saya ingin ada langkah pemberantasan narkoba yang lebih gencar lagi. Yang lebih berani lagi. Yang lebih gila lagi. Yang lebih komprehensif lagi dan dilakukan secara terpadu," kata Presiden saat membuka rapat.

Sebagai hasil rapat itu, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) khusus menangani persoalan narkoba, termasuk pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi korban secara terpadu.

Seusai rapat, Kepala BNN Budi Waseso alias Buwas menjelaskan satgas dibentuk untuk koordinasi penanganan masalah terkait narkoba.

"Ada satgas khusus menangani masalah narkoba terpadu. Nanti akan ditentukan tempatnya. Jadi, saat pemberantasan narkoba akan ditangani bersama sesuai peran masing-masing," katanya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak menjawab pertanyaan wartawan terkait keterlibatan prajurit Kostrad dalam kasus narkoba.

Ia pergi meninggalkan wartawan tanpa mengucapkan sepatah kata pun.

Kasus

Sehubungan dengan penggeledahan di Kompleks Perumahan Kostrad Tanah Kusir, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan sebanyak 33 orang ditangkap terkait dengan penggeledahan tersebut.

"Tadi dilaporkan oleh Panglima TNI, ada perkembangan. Yang TNI 19 personel, Polri 5, sipil, dan anggota DPR ada 9," kata Badrodin seusai rapat, kemarin.

Di lain sisi, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri menyatakan belum menerima pelimpahan perkara narkoba yang diduga melibatkan anggota DPR Ivan Haz, putra mantan Wapres Hamzah Haz yang ikut ditangkap pascaoperasi penggerebekan di Kompleks Kostrad, Tanah Kusir.

Wakil Direktur Narkoba Mabes Polri, Kombes Nugroho Aji, mengatakan belum ada koordinasi dari pihak Kostrad untuk melimpahkan enam warga sipil, di antara ialah Ivan Haz.

Ketua Setara Institute Hendardi menilai keterlibatan anggota TNI-AD, anggota Polri, dan anggota DPR yang ditangkap di Kostrad tidak mengejutkan.

Namun, Hendardi menyebut peristiwa itu mencoreng institusi Polri dan TNI yang seharusnya menjaga warga dan mengamankan negara dari praktik penyalahgunaan narkoba.

"Keterlibatan itu juga menggambarkan moralitas dan integritas aparat keamanan dan penegak hukum yang mencemaskan," tegas Hendardi, kemarin.

(Mal/Beo/X-7)