Ahok Akui Sulit Menindak Prostitusi di Hotel

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui banyak hotel di Jakarta yang menyediakan jasa prostitusi. Namun, sambungnya, sulit bagi pihaknya untuk langsung menertibkan karena ia tidak bisa sembarang menutup hotel dan tempat hiburan itu.

"Sebenarnya selama ini hal itu sudah menjadi rahasia umum di masyarakat," ujarnya di Balai Kota, kemarin. Beberapa di antaranya, kata dia, ada di Jakarta Barat seperti kawasan Mangga Besar dan Jayakarta. Sementara itu, di Jakarta Selatan, banyak prostitusi yang berkedok tempat spa dan panti pijat. Dengan jumlah anggota Satpol PP yang terbatas, ia berpendapat cukup mustahil untuk bisa membebaskan semua tempat tersebut dari bisnis prostitusi.

"Artis dangdut yang baru-baru ini tertangkap kan juga di hotel. Lantas apa iya karena lokasinya di hotel lalu hotelnya dirobohkan? Kan tidak. Maka itu mengawasi hal begitu, buat saya, buang-buang tenaga saja. Satpol PP kita tidak mungkin pelototi satu per satu," ujarnya.

Ahok pun memilih cara lain untuk membersihkan hotel dari bisnis prostitusi yakni dengan melihat izin yang diberikan. Ia juga menunggu laporan dan bukti dari masyarakat untuk memberantas prostitusi di hotel.

"Kalau saya begini saja, selama saya jadi Gubernur DKI, semua peraturan akan saya tegakkan. Kalau memang ada laporan atau ada bukti dari kepolisian, langsung kami tutup hotel itu. Karena saya tegaskan, tidak ada izin apa pun untuk prostitusi di DKI," tegasnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu meminta warga untuk membuktikan praktik tersebut. Warga dimintanya berani mengambil gambar praktik prostitusi yang ada di hotel mewah.

"Foto itu yang akan jadi bukti. Patokannya, kita ada aturan. Prostitusi itu kan pidana. Kalau ada pidana, kita lapor polisi. Tapi, itu prostitusinya, bukan tempatnya," jelas Ahok. Ahok sebelumnya sempat menyentil Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Catur Laswanto, yang menyebut tak ada praktik prostitusi di hotel-hotel Jakarta.

Cabut izin usaha

Di tempat berbeda, anggota DPRD DKI Prabowo Soenirman membenarkan sulitnya menindak prostitusi yang disediakan pengusaha hotel.

"Tapi, itu bukan alasan bagi Pemerintah DKI untuk berani menindak. Pemda harus menegakkan aturan tanpa pandang bulu dan harus berani menutupnya," ujarnya.

Dalam menangani dugaan prostitusi yang berkedok hotel mewah, sambung dia, perizinan penggunaan hotel menjadi acuannya.

"Jika izin itu ternyata disalahgunakan, dicabut saja izin usahanya," ucap dia.

Senada dengan Prabowo, anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Bestari Barus, meminta Pemerintah DKI berani menegakkan peraturan daerah, misalnya soal jam operasional tempat hiburan.

"Dalam peraturan, semua tempat hiburan harus tutup pada pukul 02.00 WIB. Itu perda dipatuhi enggak?" tanya dia.