Uang Proyek Dibawa Kabur Kontraktor, BMSDA Depok Enggan Lapor ke Polisi

AKIBAT uang proyek dibawa kabur pimpinan perusahaan kontraktor, pembangunan jembatan terminal Jati Jajar, Depok mangkrak. Namun, Dinas Bina Marga Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Depok tidak melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian

Kepala seksi pembangunan Dinas BMSDA Kota Depok Deni Setiawan membenarkan jika bos proyek pembangunan jembatan Terminal Tipe A Jati Jajar membawa kabur uang sebesar Rp1,25 miliar atau 25 persen dari nilai proyek sebesar Rp5 miliar. "Uang yang dibawa lari sebesar Rp1,25 miliar," kata Deni, Minggu (21/2).

Menurut Deni, pihaknya tidak mengetahui dimana perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan konstruksi itu. "Mungkin sudah bangkrut atau hilang. Perusahaannya sedang dilacak alamatnya seperti tertera dalam kontrak kerja,” bebernya.

Meski masuk kategori pelanggaran hukum, Dinas BMSDA Kota Depok enggan melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. "Kami tidak akan laporkan. Kalau masyarakat mau laporkan silakan. Pemerintah daerah hanya mau menarik ganti rugi dan mau uang itu kembali. Itu adalah uang negara," tegasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Depok Yudha Purnawan Sudiyanto mengatakan dia sudah memerintahkan Kepala Seksi (Kasie) Intelijen Kejaksaan negeri Depok Wahyudi Eko untuk memeriksa Dinas BMSDA Kota Depok terkait pembangunan jembatan mangkrak terminal. "Saya sudah perintahkan Kasie Intelijen untuk memeriksa pejabat terkait," katanya.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan BMSDA Kota Depok Hardiman menambahkan pengoperasian terminal tipe A Jati Jajar tergantung dari selesainya jembatan tersebut. "Terminal bisa beroperasi bila jembatan penghubung terminal dengan Jalan Raya Bogor, selesai dibangun," tandas Hardiman.

Di sisi lain, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Depok Nasrun Zainal Abidin menyesalkan Dinas BMSDA Kota Depok yang tak kunjung membangun jembatan terminal. "Dalam rapat dengan Kepala Sub Direktorat Jaringan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Ahmadi Jubaedi, pengoperasian terminal sudah dijawalkan pada 2016. Sebab, semakin lama terminal akan makin rusak karena tak difungsikan dan ditempati, “ ujar Nasrun.

Terminal Jati Jajar dibangun diatas lahan seluas 10,2 hektare dengan menghabiskan dana APBN Kementerian Perhubungan sebesar Rp70 miliar. Dana sebesar itu, untuk membangun tiga gedung yakni kantor, lobi, penjualan tiket bus angkutan kota dalam provinsi (AKDP) serta emplasemen angkutan kota (angkot) dan bus. (OL-2)