Proyek RS Kanker Jalan Terus

PEMERINTAH Provinsi DKI akan tetap membangun rumah sakit khusus kanker di lahan yang telah dibeli dari Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras. Soal kasus hukum pembelian lahan tersebut merupakan hal yang berbeda.

"Ya tidak apa-apa. Bangun ya bangun. Kasus ya kasus. Kan beda," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balai Kota, Kamia (18/2).

Pembelian lahan RS Sumber Waras pada 2014 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI karena diduga temuan kelebihan pembayaran sebesar Rp 191 miliar. Hasil investigasi temuan tersebut bahkan sudah diserahkan BPK DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti.

Ahok menyatakan menghormati proses hukum yang ada. Tapi menurutnya, proses pembelian lahan sudah sesuai prosedur dan NJOP lahan.

NJOP lahan pun menurutnya bukan ditentukan oleh pihak RS Sumber Waras ataupun Pemprov. Karena, NJOP lahan dan bangunan ditentukan oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tiap tahunnya.

Di lahan yang masih berada di area bangunan RS Sumber Waras itu rencananya akan dibangun RS khusus kanker yang juga memberikan perawatan paliatif bagi pasien kanker.

Perawatan paliatif memberikan perawatan khusus yakni pendampingan psikologis dan sosial selama pasien menjalani terapi dan pengobatan di RS bagi pasien yang memiliki penyakit sangat kronis dan memiliki kesempatan hidup yang tipis.

Untuk mendukung perawatan ini, RS khusus kanker yang dibangun Pemprov rencananya akan dibangun setinggi 40 lantai bagi keluarga pasien yang ingin mendampingi pasien.

"Tadi konsultan menawarkan 40 lantai. Tapi ini baru penawaran kita lihat lagi konsultan lainnya. Penawaran terbaik nanti yang dipilih," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI, Koesmedi Priharto.

Ditargetkan RS khusus kanker ini sudah mulai pembangunan fisiknya tahun 2017 dan selesai pada akhir tahun 2019 dan bisa dioperasikan pada tahun 2020. (OL-2)