Pemprov DKI Serahkan Proyek ERP ke Swasta

PROYEK jalan berbayar elektronik atau electronic pricing road (ERP) di Jakarta akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta. Pasalnya, swasta dinilai memiliki perhitungan investasi yang lebih baik dibandingkan dengan Pemprov DKI untuk proyek tersebut.

"Saya ingin proyek yang pertama ini seperti tes saja. Swasta kan pasti kerjaannya lebih baik, hitungannya bagus. Nah, kalau dia (swasta) untung nanti kita akan buat sendiri di ruas jalan lain dengan meniru hitungan mereka," kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Senin (15/2).

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) ERP Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Zulkifli mengatakan program ERP sudah tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Meskipun ditargetkan dibangun pemerintah, program ini diperbolehkan dibangun oleh swasta sesuai amanat Perda.

Dua ruas jalan yang akan dilelang sekaligus untuk diterapkan ERP yakni Koridor Sudirman-Thamrin dari sepanjang Jalan Sisingamangaraja-Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin-Jalan Gajah Mada-Jalan Hayam Wuruk dan Koridor Kuningan bermula dari Jalan Buncit Raya-Jalan HR Rasuna Said dan berakhir di Tugu 66.

Sesuai dengan rencana awal, Zulkifli mengatakan tarif ERP akan bergerak dinamis sesuai dengan jumlah kendaraan yang melintas. "Semakin banyak kendaraan maka tarifnya akan semakin murah. Itu akan diatur lebih detail di dalam Peraturan Gubernur (Pergub)," ujarnya.

Lebih lanjut Zulkifli menjelaskan perlu waktu 1,5 tahun untuk membangun infrastruktur dan sistem ERP. Lelang direncanakan akan dilakukan pada Juni dan sudah selesai pada akhir 2016 sehingga ditargetkan pada 2018, ERP sudah bisa diberlakukan. (OL-2)