Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BEBERAPA titik jalur sepeda di Jalan Sudirman, Jakarta, dinilai tidak jelas khususnya mengenai marka jalan.
Tempat jalur sepeda, seperti di bawah flyover Sudirman, sepanjang Sudirman-Thamrin (tempat trotoar) dan Jalan Semanggi (tempat putar balik) samping Polda Metro Jaya, masih dinilai rancu.
Pasalnya, ilustrasi sepeda di jalur sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin tampak berbenturan dengan tiang pembatas. Selain itu, ada juga yang hilang karena terdampak proyek. Misalnya, di depan kantor Bursa Efek Indonesia.
Berdasarkan pantauan Media Indonesia di jalur khusus sepeda kawasan Sudirman, terlihat berada di atas trotoar, bukan di jalan raya. Keberadaan jalur khusus sepeda itu terlihat dari ilustrasi sepeda yang menempel di atas trotoar sepanjang Jalan Sudirman.
Baca juga: Pembangunan Jalur Sepeda Diperluas
"Sampai sekarang jalur sepeda masih kurang diperhatikan. Padahal naik sepeda juga kan salah satu cara mengurangi produksi asap," tutur Kiky, seorang karyawan swasta.
Kiky berpendapat jalur sepeda sebaiknya jangan menyatu dengan jalur kendaraan bermotor. Jalurnya lebih baik dibuat spesifik dan efektif bagi pesepeda. "Jadi bukan masalah diperpanjang jalur sepedanya, tapi apakah jalur sepeda itu digunakan sama pengendara yang tepat. Takutnya ada kejadian tabrakan Avanza maut atau kejadian keserempet mobil dan motor," pungkasnya.
Kiky menilai perlunya edukasi kepada pengendara motor. Sehingga, pengendara dapat berbagi akses jalan dengan pesepeda.(OL-11)
PKS mengkritik keberadaan jalur sepeda di Jakarta yang dianggap belum ideal
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak akan mengurangi spesifikasi pada jalur sepeda.
Beberapa ruas jalan yang jalur sepedanya mengalami kerusakan di antaranya adalah di jalan Matraman, Salemba Raya, Tugu Tani, HOS Cokroaminoto, Ahmad Yani, serta DI Panjaitan.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau ambil pusing terkait laporan komunitas penggiat transportasi sepeda Bike To Work kepada Ombudsman.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakart Heru Budi Hartono dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya oleh komunitas pesepeda Bike to Work (B2W) Indonesia.
KOMUNITAS Bike To Work (B2W) Indonesia melayangkan gugatan kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved