Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DINAS Sumber Daya Air DKI Jakarta akan membangun 30 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, tahun ini.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf menyebut dalam membangun IPAL komunal, pihaknya akan berkoordinasi dengan wali kota, camat dan lurah.
Sebab, jajaran pemerintah kota yang akan mendata kebutuhan IPAL komunal di wilayah masing-masing. Kemudian akan dilakukan rapat pembahasan untuk mengetahui titik yang layak dibangun serta yang menjadi prioritas.
"Tahun ini, kita bangun 30 unit di seluruh wilayah. Tapi yang tahu titiknya nanti dari lurah atau camat. Kan mereka yang paham wilayah mana yang butuh," kata Juaini saat dihubungi, Minggu (26/1).
IPAL komunal menjadi salah satu solusi untuk menyediakan fasilitas sanitasi kepada warga yang belum memiliki jamban. Saat ini, masih ada ribuan penduduk Jakarta yang belum memiliki sanitasi baik.
Baca juga: Simaskota Bantu Wujudkan Sanitasi Sehat di Ibu Kota
Untuk itu, Juaini menyebut Pemprov DKI tidak hanya mengandalkan Dinas SDA tetapi juga Perumda PAL Jaya.
"Ya ada ribuan lah. Makanya kan bukan cuma kita tapi juga ada PAL Jaya," ungkapnya.
Kapasitas IPAL komunal yang akan dibangun pun akan berbeda-beda tergantung pada kondisi wilayah serta permukiman yang akan menjadi lokasi pembangunan.
"Maka itu perlu pendataan dari lurah dan camat untuk wilayah yang membutuhkan IPAL," pungkasnya.
Dana sebesar Rp166,2 miliar dalam APBD 2020 akan dikucurkan untuk membangun IPAL komunal ini.(OL-5)
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang (Tangsel) melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah berhasil membangun sebanyak 2.400 tangki septik untuk masyarakat dalam kurun waktu 2023- 2024.
Program WASH+ mengintegrasikan solusi inovatif di bidang air dan sanitasi.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons Gibran Rakabuming Raka yang blusukan ke wilayah Senen, Jakarta Pusat. Heru mengaku telah memberikan izin
Sekitar 6.000 rumah dari total 36 ribu rumah di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur masuk kategori tidak layak huni.
Program ini bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan seperti sanitasi, stunting pada anak-anak, dan kurangnya akses pendidikan serta pelatihan keterampilan.
Forum WWF Ke-10 di Bali menyerukan agar pemerintah daerah dan sektor swasta lebih proaktif dalam pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved