Awas Ada Pembocor Aset Abu-Abu di Pemprov DKI

BURUKNYA manajemen aset daerah menjadi salah satu penyebab bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kehilangan aset.

Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat curiga ada oknum Biro Hukum DKI yang membocorkan data aset daerah yang abu-abu kepada pihak ketiga.

“Saya merasa curiga. Saya menduga justru ada oknum-oknum PNS atau pejabat yang bermain, baik dari SKPD, BUMD maupun Biro Hukum DKI. Caranya ada yang mensuplai data aset kepada orang-orang tertentu. Mereka memberikan informasi tentang ada lahan abu-abu yang dapat digugat,” kata Djarot, di Balai Kota DKI, Kamis (11/2).

Data aset lahan atau bangunan yang abu-abu, lanjut Djarot, adalah aset yang tidak memiliki kekuatan hukum atau bukti kepemillikan yang lengkap. Ketika dibocorkan ke pihak ketiga, baik itu perorangan maupun perusahaan, maka muncul gugatan terhadap Pemprov DKI. Untuk merebut aset tersebut dari tangan Pemprov DKI.

“Kasus seperti inilah membuat Pemprov DKI selalu kalah dalam pengadilan saat menghadapi perkara gugatan aset lahan. Nah, kalau pihak ketiga menang, keuntungannya nanti dibagi-bagi dengan oknum itu. Ada juga yang nyoba-nyoba melakukan gugatan, eh ternyata menang juga di pengadilan,” ujarnya.

Dia menilai Pemprov DKI masih sangat lemah dalam melaksanakan manajemen aset. Buktinya masih banyak aset bangunan dan lahan yang tidak tercatat atau terdata dengan baik. Akibatnya, saat diakui pihak lain kepemilikannya, kemudian digugat di pengadilan, Pemprov DKI tidak bisa berbuat apa-apa.

“Pemprov DKI ini lemah dalam masalah manajemen aset. Sangat lemah. Saya melihat dan merasakan kurang ada perhatian serius dari kita semua,” ujarnya.

Berbagai macam pengalaman kekalahan dalam sidang perkara gugatan aset, masih belum menyadarkan Biro Hukum DKI untuk semakin gigih memperjuangkan aset milik Pemprov DKI. “Saya minta Biro Hukum DKI untuk menginventarisir seluruh aset yang sedang berperkara. Baik di bawah SKPD maupun BUMD,” tegasnya.

Mantan Wali Kota Blitar ini melihat rasa memiliki dari jajaran Biro Hukum DKI terhadap aset belum maksimal. Seharusnya bila kehilangan aset, mereka merasakan kehilangan yang sangat besar sama seperti saat mereka harus kehilangan rumah atau mobil pribadi.

“Rasa kehilangan aset ini harus lebih besar dari itu. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” ungkapnya. (OL-1)