Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DENGAN penduduk lebih dari 10 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2017, DKI Jakarta masih dihadapkan dengan permasalahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Masih ada ratusan ribu jiwa yang tidak memiliki akses ke tangki septik yang layak.
Upaya mendorong percepatan pencapaian 100% Stop BABS (buang Air Besar Sembarangan) salah satunya adalah melalui program Simaskkota (Sanitasi untuk Masyarakat Kota DKI Jakarta) yang merupakan kolaborasi berbagi pihak untuk membantu percepatan progam sanitasi di DKI Jakarta.
Kolaborasi di Simaskota melibatkan Pemprov DKI, APP Sinar Mas, Konsorsium SPEAK Indonesia, dan Yayasan Pembangunan Citra Insan (YPCII) sebagai mitra kerja. Program itu juga didukung oleh USAID IUWASH PLUS.
Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman Suharti mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai pemasalahan kualitas sanitasi dengan melakukan berbagai macam kegiatan.
"Pemprov DKI menyatakan apresiasinya terhadap program Simaskota sebagai salah satu bentuk nyata kolaborasi antara warga, NGO, private sector, dan pemerintah dalam mengakselerasi pemenuhan sanitasi yang layak bagi warga Jakarta," kata Suharti saat Lokakarya Simaskota, 17-18 Desember di Balaikota DKI.
Baca juga : Perbaikan Sanitasi Memerlukan Biaya Rp10 Miliar
Ia menegaskan, program Pemprov DKI akan hasil yang jika masyarakat juga menyadari pentingnya isu sanitasi yang layak mengingat dampaknya pada kesehatan individu maupun lingkungan yang cukup besar.
Program Simaskota adalah program peningkatan kapasitas warga untuk mampu melakukan perubahan perilaku sanitasi melaui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), termasuk dalam hal ini dukungan penyediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana.
Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga (Kesjaor), Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Rismana Adji mengatakan, strategi perubahan perilaku di masyarakat dengan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) saat ini gencar dilaksanakan dan perlu dukungan semua pihak.
"Sampai hari ini, sebanyak 25 atau 9% dari 267 Kelurahan di DKI Jakarta yang sudah mencapai 100% Stop BABS/ODF. Harapannya, di tahun 2022 seluruh kelurahan di DKI Jakarta sudah melaksanakan STBM sesuai target yang dicanangkan," katanya.
Lokakarya Simaskota pada 17-18 Desember bertujuan untuk menggali pembelajaran dari pelaksanaan program di wilayah Tebet Timur dan Pademangan Barat.
Camat Pademangan Barat Mumu Muhajid mengungkapkan, di wilayahnya, pendekatan dimulai dari masyarakatnya dengan membangun awareness, lalu mendorong Lurah-lurah, instansi sektoral seperti SDA, Binamarga, Puskesmas serta sektor sektor yang lain untuk terlibat dan berkolaborasi.
Sedangkan Kelurahan Tebet Timur yang punya target dalam 3 tahun seluruh warga RW 10 terbebas dari BABS, menekankan pentingnya kebutuhan IPAL komunal maupun individu yang jadi kebutuhan dasar terkait sanitasi.
Baca juga : Pemprov Hibahkan Rp10 Miliar untuk Bangun Sanitasi
"Program Simaskota sangat bermanfaat membantu masyarakat mendapatkan akses sanitasi yang layak, serta menggerakkan warga melakukan perubahan melalui pendampingan yang diberikan," ujar Yunaenah, Lurah Tebet Timur.
Wakil Walikota Jakarta Selatan Isnawa Adji mengatakan, penanganan sanitasi sangat membutuhkan kolaborasi. Saat ini sekitar 5.000 RT dari 579 RW di Jakarta Selatan masih perlu penanganan sanitasi yang intensif dan inovatif.
"Pembangunan IPAL komunal melalui gerakan STBM ini diharapkan akan mampu memicu masyarakat dan mengundang keterlibatan berbagai pihak, terutama di lokasi-lokasi yang masih rentan terhadap masih perilaku buang air besar sembarangan tersebut," tukasnya.
Deputi Director Sustainability & Stakeholder Engagment APP Librian Anggraeni menjelaskan, APP Sinar Mas yang kini ketua Indonesia Water Mandate Working Group (IWMWG) dalam Indonesia Global Compact Network (IGCN) memiliki perhatian pada sektor air dan sanitasi di Indonesia.
"Program ini juga merupakan wujud dukungan perusahaan terhadap UN SDGs sekaligus membantu program pemerintah," pungkasnya. (RO/OL-7)
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang (Tangsel) melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah berhasil membangun sebanyak 2.400 tangki septik untuk masyarakat dalam kurun waktu 2023- 2024.
Program WASH+ mengintegrasikan solusi inovatif di bidang air dan sanitasi.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons Gibran Rakabuming Raka yang blusukan ke wilayah Senen, Jakarta Pusat. Heru mengaku telah memberikan izin
Sekitar 6.000 rumah dari total 36 ribu rumah di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur masuk kategori tidak layak huni.
Program ini bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan seperti sanitasi, stunting pada anak-anak, dan kurangnya akses pendidikan serta pelatihan keterampilan.
Forum WWF Ke-10 di Bali menyerukan agar pemerintah daerah dan sektor swasta lebih proaktif dalam pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved