Pemerintah Kaji Keinginan DKI Setop Premium

MENYOROTI rencana Pemprov DKI Jakarta menyetop pasokan premium, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja mengaku masih mempertimbangkan dampak positif dan negatif bila kebijakan tersebut diimplementasikan.

"Kita memang belum rapat detil dengan Pertamina dan Pemprov DKI, segera kita rapatkan untuk melihat dampak positif dan negatifnya, kemudian efeknya bagaimana,” ucap Wiratmaja di sela-sela rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (3/2).

Komisaris PGN itu juga mengamini bahwa DKI Jakarta merupakan wilayah dengan konsumsi premium tertinggi, yakni mencapai 20% dari total konsumsi premium nasional. Wiratmaja mengatakan pengurangan konsumsi premium diyakini mampu meningkatkan kualitas udara bersih. Pasalnya, premium memiliki kadar research octane number (RON) 88 yang menghasilkan gas emisi lebih besar lantaran pembakaran yang relatif buruk.

"Premium kita akui tidak sebersih pertamax misalnya. Mungkin saja itu yang menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah Jakarta. Makanya perlu kita lihat dulu alasannya baru keluarkan keputusan, apakah bisa diterima atau tidak," tukasnya.

Keberadaan angkutan umum pun harus menjadi pertimbangan. Ketika transportasi umum tidak bisa mengonsumsi premium, lantas opsi bahan bakar pengganti harus dipikirkan. Mengingat penggantian jenis bahan bakar praktis berpengaruh terhadap biaya transportasi.

"Tapi saya kira pengurangan premium juga tidak berpengaruh pada subsidi ya, karena kan premium bukan termasuk subsidi pemerintah lagi," terang Wirat. (OL-2)