Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo menilai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang tarif natas atas dan bawah untuk ojek daring, seharusnya dibarengi dengan peningkatan sosialisasi terhadap konsumen.
Pasalnya masyarakat kurang mendapatkan informasi terkait tarif baru ojek online yang sudah diterapkan sejak 1 Mei lalu.
"Yang belum begitu jelas sebenarnya, bagaimana konsumen terinformasi soal tarif. Dan kalau tarif di atas ketentuannya, lapor kemana?," tanya Sudaryatmo dikonfirmasi, Jumat (3/5).
Dia menambahkan, konsumen juga harus diberitahu bahwa ada layanan pengaduan dan kepastian pengembalian uang apabila tarif melebihi batas yang telah ditentukan pemerintah.
"Nah ini yang belum ada, ke Dishub, ke Kemenhub, atau ke operator nya (aplikator) ini yang harus diperjelas, ketika tarif lebih mahal daripada yang ditentukan. Kemana konsumen harus lapor? Apabila lapor apakah konsumen bisa dapat kembali uangnya, itu belum jelas," terangnya.
Selain itu, konsumen juga harus mendapatkan jaminan keselamatan dan peningkatan keamanan dengan kenaikan tarif tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengeluarkan aturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang menetapkan tarif ojek daring terbaru. Tarif ditentukan berdasarkan tiga zona.
baca juga :
Zona I meliputi Sumatra, Jawa selain Jabodetabek, dan Bali. Zona II terdiri dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Sedangkan Zona III terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Untuk Zona I, tarif batas bawahnya sebesar Rp1.850 per kilometernya dan batas atasnya Rp2.300 per kilometer. Untuk biaya jasa minimalnya Rp7.000 sampai dengan Rp10.000.
Di Zona II, tarif bawah ditetapkan Rp2.000 dan batas atas sebesar Rp2.500 dengan biaya jasa minimalnya Rp 8.000 sampai dengan Rp10.000.
Sementara tarif batas bawah Zona III Rp2.100 dan batas atasnya Rp2.600. Adapun biaya jasanya minimal Rp7.000 sampai dengan Rp10.000. (OL-3)
Tim indentifikasi (Inafis) Polres Tasikmalaya Kota bersama anggota Polsek Cihideung yang mendapatkan informasi dari warga langsung menuju lokasi dan meletakan kantong jenazah
Keberadaan GSN untuk mengedukasi masyarakat bahwa tanpa rasa solidaritas atas kesenjangan yang dihadapi oleh banyak kelompok masyarakat, termasuk jutaan pengemudi daring.
POLISI memastikan bahwa paket di dalam miĀ instan yang diantar oleh pengemudi ojek online (ojol) berinisial MR dari Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, adalah sabu seberat 1 gram.
Seorang driver ojek online (ojol) berinisial MR (31) melapor ke polisi setelah menerima order pick up mi instan yang ternyata berisi sabu.
AKIBAT kalah judi online hingga terlilit utang belasan juta rupiah, seorang sopir ojek online (ojol) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), nekat bunuh diiri dengan cara gantung diri di dalam rumah.
NasDem mengkritisi rencana penghasilan ojek online (ojol) dipotong untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Padahal, sistem kerja ojol bersifat kemitraan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved