Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MULAI 1 Mei 2019, para pengguna jasa ojek daring harus merogoh kocek lebih dalam untuk dapat menggunakan jasa transportasi tersebut. Pasalnya, Kementerian Perhubungan secara resmi merilis tarif baru moda transportasi tersebut dalam surat keputusan (SK) yang ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
VP Corporate Affairs Go-Jek Michael Say, kemarin, mengatakan pihaknya masih akan mempelajari lebih lanjut keputusan Kemenhub tersebut.
Go-Jek dikatakan bakal menganalisis kenaikan tarif tersebut dengan dampak permintaan konsumen.
Ia mengakui aplikator mengkhawatirkan menurunnya minat konsumen ojek daring sebagai dampak kenaikan tarif itu. Dengan tarif baru itu, biaya jasa ojek daring akan meningkat 8% hingga 60% tergantung zonasi.
"Kami perlu mempelajari terlebih dahulu dampaknya kepada permintaan konsumen, pendapatan para mitra yang sejatinya bergantung pada kesediaan konsumen, dan juga para mitra UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di dalam ekosistem Go-Jek yang menggunakan layanan antar ojek online," ungkap Michael Say.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai tarif yang dirilis Kemenhub terlalu memberatkan pengguna jasa ojek daring. Terlebih tarif tersebut belum termasuk kontribusi bagi aplikator yang nilainya mencapai 20% dari biaya jasa.
"Seharusnya tarif tersebut sudah termasuk 20% untuk aplikator. Tapi kalau tidak, itu terlalu mahal," ujar Tulus.
Melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan memberlakukan pula tarif buka pintu atau biaya jasa minimal yang harus dibayarkan hingga 4 kilometer perjalanan, yaitu Rp8.000-Rp10.000 untuk wilayah Jabodetabek.
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, kemarin, menjelaskan biaya jasa minimal merupakan bentuk perlindungan kepada pengemudi dan masyarakat, serta untuk menjaga iklim bisnis tetap sehat.
"Yang paling terpenting ialah perlindungan keselamatan pengemudi dan penumpang," kata Budi Setiyadi.
Biaya jasa minimal artinya perjalanan 0-4 kilometer diberlakukan tarif yang sama, yaitu Rp8.000-Rp10.000. Artinya tarifnya flat hingga 4 kilometer. Biaya jasa minimal ditentukan berdasarkan zona (lihat grafik).
Budi Setiyadi menambahkan bahwa aturan tersebut baru mulai berlaku pada 1 Mei 2019. (Sat/X-6)
Tim indentifikasi (Inafis) Polres Tasikmalaya Kota bersama anggota Polsek Cihideung yang mendapatkan informasi dari warga langsung menuju lokasi dan meletakan kantong jenazah
Keberadaan GSN untuk mengedukasi masyarakat bahwa tanpa rasa solidaritas atas kesenjangan yang dihadapi oleh banyak kelompok masyarakat, termasuk jutaan pengemudi daring.
POLISI memastikan bahwa paket di dalam miĀ instan yang diantar oleh pengemudi ojek online (ojol) berinisial MR dari Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, adalah sabu seberat 1 gram.
Seorang driver ojek online (ojol) berinisial MR (31) melapor ke polisi setelah menerima order pick up mi instan yang ternyata berisi sabu.
AKIBAT kalah judi online hingga terlilit utang belasan juta rupiah, seorang sopir ojek online (ojol) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), nekat bunuh diiri dengan cara gantung diri di dalam rumah.
NasDem mengkritisi rencana penghasilan ojek online (ojol) dipotong untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Padahal, sistem kerja ojol bersifat kemitraan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved