Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FRAKS PDIP DPRD DKI Jakarta berharap pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta bisa dipercepat. Politikus PDIP yang juga anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menegaskan semakin cepat seleksi bagi jabatan wagub selesai maka lebih baik karena akan mempercepat kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kinerja Anies Baswedan sebagai pemimpin ibukota menurut Gembong dinilai sangat berat. Jakarta sebagai ibukota menjadi cerminan negara sehingga bagus tidaknya pembangunan akan menjadi perhatian. Selain itu APBD DKI termasuk yang paling besar di Indonesia dengan nilaii saat ini mencapai Rp 89 triliun.
"Kalau kita bicara untuk kepentingan Jakarta tentunya lebih cepat lebih baik, karena ini kan kita Jakarta mengelola anggaran yang luar biasa besar, Rp 89 triliun, enggak sedikit lho. Belum lagi gubernur harus memilih mana program prioritas mana yang bukan untuk segera dijalankan," kata Gembong saat dihubungi, Selasa (8/1).
Baca juga : Politikus PKB Ini Ragukan Kandidat Wagub DKI
Ia pun mengatakan pemilihan wagub DKI bukan perkara waktu tetapi perkara kesepakatan kedua partai pendukung Anies Baswedan dan mantan wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Menurutnya jikapun menunda pemilihan wagub sampai Pilpres selesai, hal itu tidak bisa memastikan pemilihan dapat terlaksana dengan baik.
"Kalau sampai Pilpres selesai belum sepakat juga ya tetap saja. Karena kuncinya adalah kedua partai lekas sepakat," terangnya.
PDIP pun enggan mengomentari tiga calon wagub yang diusung oleh PKS yakni Agus Yulianto, Achmad Syaiku, dan Abdurrahaman Suhaimi.
Gembong mengatakan pihaknya baru mau berpendapat setelah ada 2 nama resmi yang diusulkan ke Anies Baswedan.
"Saat ini baru seleksi di internal partai pendukung. Belum bisa saya komentar. Kalau nanti sudah diusulkan ke DPRD dan Pak Anies barulah resmi. Saya bisa komentar karena di saat itulah ada negosiasi dan lobi-lobi," ujarnya..(OL-8)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved